Tolak PTPN II, Ratusan Petani Deli Serdang Long March menuju Istana Negara Selengkapnya »

"/> Tolak PTPN II, Ratusan Petani Deli Serdang Long March menuju Istana Negara | Independent Movement

Tolak PTPN II, Ratusan Petani Deli Serdang Long March menuju Istana Negara

Foto (ACAB): massa aksi SPSB dan STMB saat melintasi di jalanan Cilegon, Banten, Selasa (4/8).

Kota Cilegon — Keberadaan tanah kebun Bekala terus-menerus diselimuti permasalahan. Konflik yang terjadi begitu berkepanjangan. Sejak dari zaman penjajahan hingga pasca-reformasi, masalah pertanahan belum mampu dituntaskan.

Kala dijajah Belanda, lahan yang seluas sekitar 300 hektar itu dikenal luas sebagai maskapai Deli Kuntur. Melalui kegiatan bisnis kolonial maka penderitaan masyarakat sekitar kebun Bekala berlangsung sampai 1945. Hanya ketika merdekalah, kelompok penjajah mampu disingkirkan dari tanahnya.

Sesudah Belanda disingkirkan, masyarakat sekitar mendapat kesempatan untuk bercocok tanam. Lalu dengan keluarnya UU Pokok Agraria No. 5/1960, maka nasionalisasi atas pertanahan menjadi semakin tajam. Pemerintahan Soekarno soalnya begitu memperhatikan soal kesejahteraan petani. Tetapi setelah dia dilengserkan Soeharto kontan berkuasa seenak hati.

Mula-mula Pemerintahan Soeharto melalui Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SK serampangan demi mengejar keuntungan: tanah seluas 1.254 hektar diserahkan untuk dikelola PTPN IX. Maka konflik yang sempat berhenti muncul lagi ke permukaan.

Masyarakat pun kembali berjuang mempertahankan apa yang menjadi hak-haknya. Hingga pada 1982, kaum tani mampu mendapatkan SK dari landreform yang menjadi bukti bahwa rakyat berhak atas tanahnya.

Hanya selaku bagian dari BUMN, PTPN IX tidak terima. Perjuangan kaum tani coba mereka runtuhkan dengan pelbagai cara, bahkan melibatkan intervensi pejabat-pejabat negara. Inilah mengala perusahaan itu begitu mudah memperpanjang hak guna usahanya di atas tanah warga.

Walaupun Gubernur Sumut membentuk tim B Plus untuk menginventarisasi lahan dikuasai PTPN IX itu. Tapi setelah timnya menginventarisasi lahan atau tanah warga. Maka dengan cekatan PTPN IX merubah namanya jadi PTPN II. Dengan nama barunya, pada 2009 pemerintah justru lagi-lagi mengeluarkan izin perpanjangan usaha kepadanya.

Lewat Sertifikat Hak Guna Usaha (SGHU) No. 171/2009, negara memperkenankan PTPN II menguasai lahan warga seluas 854 hektar. Gerak tim B Plus kontan terkapar. Rekomendasinya untuk menyelesaikan konflik pemodal dengan warga mendadak gugur. Ketegangan-demi-ketegangan pun berlangsung amat vulgar.

Hingga pada 2017, perusahaan nekad memasang plang penklaiman: di atas tanah warga dipancang tulisan SHGU (Sertifikat Hak Guna Usaha) No. 171/2009. Lalu dengan melibatkan TNI-Polri, PTPN II mulai menggusur lahan. Maka di Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Terdapat 3 desa yang dirugikannya: Durin Tunggal, Namu Bintang, dan terutama Simalangkar A.

Penggusuran itu bukan sebatas menuai kecaman, tapi terutama dilawan dengan gerakan. Kaum tani membentuk Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB). Melalui perserikatan inilah para pekerja pertanian menempu perjuangan pembebasan. Tujuan mereka adalah mengususir PTPN II demi kembali mendapatkan kesempatan bercocok tanam.

Namun pemodal dan pemerintah terus bertahan melancarkan perampasan. Untuk mengakhiri perlawanan petani, lahan tadi ingin dibanguni rumah-rumah mewah. Dalam rencana itu BUMN PTPN II bekerja sama dengan BUMN Perumnas Sumut. Maka bertambah kuatnya campur tangan pejabat-pejabat negara lagi-lagi memuluskan kepicikan PTPN II. itulah mengapa izin usahanya mudah sekali diubah berkali-kali: dari SHGU No. 1938 kemudian diganti Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1938, hingga terbaru SHGB No. 1939.

Setelah mengetahui taktik licik PTPN II, maka perlawanan kaum tani bergelora. Mobilisasi pun dilakukan begitu rupa. Hingga ratusan petani dari SPBM beraliansi dengan Serikat Petani Simalingkar Bersatu (STMB). Mereka bersepakat melakukan Long March yang sangat jauh: bukan antar-desa, antar kecamatan, maupun antar-kabupaten/kota saja; tapi sejauh antar provinsi.

Maka pada 25 Juni 2020, dimulailah debut perjalanan dari Sumut ke DKI Jakarta. Tempat tujuannya adalah istana negara. Karena tepat 17 Agustus yangvakan datang, mereka berniat menyaimpakan protes langsung di hadapan Presiden Jokowi.

Bergabungnya STMB untuk bergerak bersama SPBM itu didasari atas konflik yang serupa. Konflik lahan antara kaum tani Sei Mancirim dengan pemodal juga telah berlangsung lama: sejak zaman Belanda. Kala itu negara kolonial mendirikan perusahaan tembakau di atas tanah warga. Pabriknya beroperasi dari 1877-1973. Selama inilah tanah seluas 5.436 hektar dikuasainya.

Persis yang diperoleh Petani Bekala; kemerdekaan 1945 hingga kekalahan perang penguasa kolonial dengan kaum tani Sei Mancirim membawa hasil: kembali dapatnya warga untuk menguasai tanahnya. Pada 1952, kemenangan itu disambut Bung karno dengan gembira. Makanya dia kemudian mengarahkan agar seluruh pejuang-tani menempati dan bercocok tanam kembali di atas seluruh lahan yang sudah ditinggalkan Belanda.

Hanya mulai 1959, Bupati Abdullah Eleng membentuk Badan Penyelesaian Persengketaan Tanah Sumatera Timur (BPPST). Melaluinya maka penertiban-penertiban atas lahan warga mulai menyanbar. Benih-benih konflik kemudian tertanam dalam kehidupan masyarakat. Maka dari 1961 konflik pertanahan mendera berkepanjangan hingga tiba di tahun 2020.

Kesamaan nasib itulah yang mempertemukan kedua perserikatan petani: STBM dan SPBM. Keduanya sepaham: pemerintah dan pemodal telah membuat kondisi sosio-ekonomi petani lebam. Setelah berpuluh-puluh tahun menempuh perlawanan harian di daerahnya, maka kini mereka akan melancarkan long march sampai ke sarang kepala negara.

Dalam waktu 41 hari perjalanan mereka telah menempuh hampir dua ribu kilo meter: dalam 40 hari jarak tempuhannya tercatat kurang lebih 1.739 KM. Di sepanjang jalan raya, kemuakan terhadap pejabat dan pengusaha mengalir. Suara protes menjalar. Bergema di setiap telinga pendengar. Kepada pengendara dan masyarakat luas, SPSB dan STMB bukan hanya menceritakan tentang perjalanannya tapi terutama dibeberkannya kebiadaban para pemodal dan elit-elit pemerintahan.

Foto (Walhi Sumsel): massa aksi SPSB dan STMB (kaum tani Deli Serdang) saat berjalan sambil berorasi melintasi jalanan Palembang menuju Jakarta, pada 25 Juli lalu.

Di jalanan orasi-orasi petani dari Deli Serdang silih berganti. Mereka mendesak kepada pemerintah untuk membubarkan PTPN II agar kaum tani mendapatkan kembali hak atas tanah-tanahnya.

“Kami melakukan aksi jalan kaki sejak tanggal 25 Juni sampai dengan hari ini terhitung sudah 41 hari. Tujuan kami adalah ke istana negara Jakarta, karena kami merupakan korban dari pada penggusuran paksa yang dilakukan oleh perusahaan BUMN yang bernama PTPN II,” ungkap Dewan Pembina SPSB dan STMB di Kota saat berjalan di atas jalanan Kota Cilegon, Banten, Selasa (04/08/2020).

Dalam letusan orasi seorang petani menegaskan bahwa ulah negara dengan aparat represifnya–dan terutama pejabat-pejabatnya yang merangkap sebagai pebisnis dalam PTPN II–telah menghinakan kaum tani. Di atas lahan yang digusurnya rumah-rumah warga telah dilebur rata dengan tanah: menjadi puing-puing yang beserai-berai. Mereka dipaksa menanggung hidup bergelimang siksa: kehilangan mata pencarian buat makan-minum sehari-hari, tiada lagi tempat untuk berteduh dan ditinggali, menjadi miskin sekali, bahkan terancam mati menyeringai.

“Diberitahukan kepada masyarakat [Indonesia] … dan mohon do’a restunya. Kami petani Sei Mancirim dan petani Simalingkar melakukan aksi jalan kaki … dari Medan-Sumatera Utara menuju Ibu Kota Jakarta, untuk menemui Presiden Joko Widodo: [memberitahukan] dimana tanah-tanah kami telah dirampas, rumah-rumah kami telah dihancurkan, diruntuhkan, dikubur. Bahkan, tanah kami pun yang telah diduduki sejak tahun 1950-an–dan sudah bersetifikat–ikut dihancurkan oleh gabungan TNI-Polri dan korporasi besar, yaitu PTPN II. Yang dilakukan oleh PTPN II,” tegas seorang petani Deli Serdang melalui orasinya.

(0)
Author: (0)

Aku berpikir, maka aku bergerilya. Aku memberontak, maka aku ada. Aku hidup, maka aku tiada.

TULISAN INI BISA DIBAGIKAN MELALUI:

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *