Tolak dan Lawan Rezim Boneka Imperialisme Jokowi-Ma’ruf dalam Peresmian Sirkuit KEK Mandalika Selengkapnya »

"/> Tolak dan Lawan Rezim Boneka Imperialisme Jokowi-Ma’ruf dalam Peresmian Sirkuit KEK Mandalika | Independent Movement

Tolak dan Lawan Rezim Boneka Imperialisme Jokowi-Ma’ruf dalam Peresmian Sirkuit KEK Mandalika

Pernyataan Sikap dan Tuntutan Atas Kedatangan Presiden Joko Widodo

“Selesaikan Pelanggaran HAM Korban Pembangunan Pertamina Internasional Sirkuit KEK Mandalika Resort dan Berikan Pendidikan Keterampilan Gratis serta Jamiman Kepastian Kerja bagi Pemuda Lombok”

Pada tanggal 12 November ini Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri BUMN, Menteri PUPR, Kemenko Marves, Panglima TNI dan Kapolri akan berkunjung ke NTB dengan agenda utama meresmikan pembangunan Sirkuit Pertamina Mandalika Internasional di dalam kawasan KEK Mandalika Resort. Mega project yang menjadi kemegahan pulau Lombok, Provinsi NTB bahkan Indonesia.

Sayangnya, kemegahan sirkuit intenasional tersebut berdiri di atas puing-puing kehancuran hidup warganya; hilangnya hak atas tanah dan tempat tinggal bagi ribuan warga penduduk Desa Sengkol, Mertak, Sukadana dan Kuta yang tinggal di dalam kawasan pembangunan Sirkuit dan KEK Mandalika Resort tersebut. Proses hilangnya hak hidup rakyat tersebut adalah sejarah panjang perampasan tanah melalui proses pecah-belah, pemaksaan dan penipuan yang dilakukan sejak era awal proyek pembangunan tersebut direncanakan melalui PT PPL/LTDC sebelum berubah menjadi BTDC dan ITDC sekarang.

Proses pemaksaan pelepasan tanah khas era orde Baru berupa pengancaman hingga penodongan senjata adalah catatan kelam yang mewarnai skema pembebasan tanah tersebut, selain penipuan melalui skema salah bayar atau pembayaran sebagian dari luas tanah yang dilepas akibat maraknya calo tanah. Oleh sebab itulah hingga saat kini, tuntutan-tuntutan ganti rugi karena merasa ditipu dan dipaksa menjadi tuntutan pokok warga pemilik lahan dan tempat tinggal di Kawasan pembangunan tersebut.

Semua situasi yang melatarbelakangi tuntutan rakyat tersebut terlepas dari kemampuan rakyat untuk membuktikan surat kepemilikan atas tanahnya, tidak bisa menjadi dasar bagi PT ITDC dan negara untuk melepas tanggung jawabnya, sehingga Hak Warga untuk mendapatkan ganti rugi yang layak dan adil harus tetap dipenuhi. Adapun ganti rugi rumah senilai RP 3.000.000 yang sempat ditawarkan ITDC tentunya nilai yang sangat rendah, bahkan cenderung menghina korban penggusuran yang telah dan yang akan kehilangan tempat tinggalnya.

Sehingga nominal ganti rugi yang diberikan tentunya harus disesuikan dengan biaya pembangunan rumah baru, belum terhitung ganti rugi atas hilangnya lahan, tanaman dan lapangan pekerjaan. Selain ganti rugi, Pemerintah dan PT ITDC juga berkewajiban memenuhi hak tempat tinggal/relokasi bagi rakyat yang kehilangan tempat tinggalnya. Tempat tinggal yang disediakan pun harus memenuhi kelayakan sehingga tidak hanya menjadi hunian tapi juga tidak memutus akses rakyat terhadap sumber-sumber kehidupannya.

Selanjutnya, kemegahan pembangunan sirkuit dan KEK Mandalika Resort juga harus memiliki dampak manfaat lapangan kerja bagi Penduduk lokal baik bagi warga Lombok Tengah maupun Warga NTB secara umum agar pemuda tidak hanya menjadi penonton yang silau atas kemegahan pembangunan tersebut. Jaminan berupa akses pemuda Lombok dan NTB atas kepastian lapangan kerja harus diberikan. Untuk memenuhi hal-hal tersebut maka pemerintah harus membekali SDM para pemuda Lombok dan NTB agar memiliki keterampilan. Pendidikan dari tingkat SMK Kejuruan hingga Perguruan Tinggi harus gratis hingga rakyat memiliki kesanggupan secara ekonomi.

Selain adanya pelanggaran HAM yang terjadi di Kawasan Ekonomi Khusus Kuta Mandalika. Catatan Singkat terkait Pelanggaran HAM oleh Negara begitu rupa. Berulang kali di negeri ini aparatus represif negara menggaungkan kebrutalannya. Tahun 1965 adalah tonggak dimulainya pendangkalan kolosal terhadap kemanusiaan. Kala itu berlangsung pembantaian massal yang dibenarkan melalui fitnahan dan tuduhan. Korbannya sangat mencengangkan: 1.500.000 orang. Mereka terdiri dari beragam kalangan: kelas buruh, kaum tani, pekerja seni, perempuan, dan terutama rakyat miskin kebanyakan.

Dalam Musim Menjagal (2018)–Geoffrey B. Robinson mencatat bagaimana kawanan serdadu bertutur melakukan pembantaian terhadap para korban. Tidak ada pengadilan atas pembantaian itu karena terus bergentayangan propaganda picik, para korban tidak bertuhan, maka tidak pantas hidup di negeri ini. Dengan stigma atheis bukan hanya pembunuhan yang dihalalkan, tapi juga penundaan keadilan. Sampai kini kejahatan kemanusiaan terhadap para korban abstain dari pertanggungjawaban.

Pertama, Pelanggaran HAM di Timor-Timur (1999): agresi militer telah memuntahkan beragam kekerasan, penganiayaan, pelecehan dan pemerkosaan, penghilangan paksa, hingga pembunuhan. Korbannya mencapai 97 orang, tapi pelakunya tidak pasti berapa jumlahnya. Yang dijatuhi sanksi cuma beberapa, mereka pun dihukum ringan. Proses peradilan untuk kasus ini sangat tidak kompeten. pelaku utama tak tersentuh, banyak perwira militer diputuskan bebas, dan paling menyedihkan–enggan reparasi untuk para korban.

Kedua, Pelanggaran HAM Kudatuli (1996): penyerbuan kantor PDI (Pimpinan Megawati) oleh militer dan paramiliter menjatuhkan korban sampai 1.317 orang. Ketika kasus ini dibawa ke pengadilan: lagi-lagi bukan saja tidak memberikan reparasi terhadap para korban tapi juga tak berhasil mengadili pelaku utamanya, bahkan tiada seorang serdadu pun yang dapat dikenai sanksi; karena vonis justru dijatuhkan cuma kepada masyarakat umum.

Ketiga, Penculikan dan Penghilangan Paksa (1998): 23 orang aktivis pro-demokrasi diculik oleh tentara–10 orang kembali, tapi 13 lainnya hilang entah di mana rimbanya. Dalam kasus ini pebgadilan dijalankan secara ekslusif. Itulah mengapa aparat rendahan sebagai pelaku lapangannya dihukum ringan. Sementara serdadu-serdadu tinggi yang menjadi otak kejahatan tak pernah bisa dikenai hukuman.

Keempat, Penembakan Mahasiswa Trisakti (1998): Gerakan mahasiswa dihadang dengan kokangan senjata dan peluru pemangsa. Walhasil, 31 orang telah menjadi korban kebuasan aparat bersenjata. Namun proses pengadilannya berlangsung seperti kasus kejahatan kemanusiaan lainnya: vonis amat ringan, yang dihukum cuma aparat rendahan sebagai pelaku lapangan, sementa otak kebrutalan enggan dibanduli hukuman. Bahkan hanya dalam kasus ini DPR berpandangan sesat: dianggapnya itu semua bukan merupakan Pelanggaran HAM Berat.

Kegagalan penegakan hukum kemudian membuat seabrek penjahat kemanusiaan tentram bersemayam dalam bilik-bilik pranata kenegaraan. Keadaan demikian memperlihatkan terang-terangan, negara tidak punya komitmen dalam mengusut tuntas perkara-perkara HAM dan memberikan keadilan untuk para korban. Pranata kenegaraan kini seolah menjadi sangkar setan. Lingkungan di sekitar kita disulapnya jadi menyeramkan.

Kekuasaan rezim boneka imperialisme hari-hari ini tegak begitu keji. Di Indonesia, Papua, maupun West Papua–kejahatan-kejahatan kemanusiaan tiada berhenti. Penguasa mengarahkan penegak hukum bukan mengupayakan keadilan, tapi melindungi kekuasaannya. Hasilnya begitu gila: pelanggaran HAM berlangsung tapi tanpa meninggalkan siapa-siapa sebagai pelaku dan jika terungkap siapa penjahat HAM-nya namun musykil untuk dipenjara.

Hukum dan lembaga peradilan kini amat membuat sangsi. Dalam tiap-tiap letusan tragedi kemanusiaan dilukiskan seperti misteri. Kenyataan tentang penderitaan para korban kemudian disulap jadi cerita fiksi. Inilah mengapa deretan fakta dan pengakuan penyitas tidak pernah dipeduli, berkali-kali diabai, dan seolah tak pernah terjadi. Sekarang jalannya perampasan lahan di KEK Mandalika meletus sebagai kasus pelanggaran HAM terkini. United Nations Human Rights Special Procedures merilis bahwa proyek senilai USD 3 miliar tersebut telah merampas tanah dan menggusur paksa masyarakat adat Sasak, serta mengintimidasi pembela HAM secara brutal dan licik. Bahkan akibat proyek inilah petani dan nelayan di Mandalika mendera ancaman kehilangan mata pencaharian, sumber air bersih, situs budaya dan religi masyarakat.

Dalam momentum kedatangan Presiden Joko Widodo yang meresmikan Sirkuit Pertamina Mandalika Internasional dalam kawasan KEK Mandalika Resort, kami mengajak seluruh masyarakat untuk mempererat persatuan dan bersama-sama menuntut:

1. Menuntut Presiden untuk memberikan ganti rugi yang layak dan adil berdasarkan hitungan biaya pembangunan rumah bagi rakyat korban penggusuran baik yang telah digusur maupun yang akan digusur.

2. Berikan tempat relokasi yang layak dan akses terhadap lapangan kerja bagi rakyat korban penggusuran.

3. Berikan akses pendidikan kejuruan secara gratis bagi pemuda NTB yang sesuai dengan lapangan kerja di wilayah KEK Mandalika Resort.

4. Berikan jaminan kepastian kerja bagi pemuda dan perjelas perekrutan tenaga kerja di KEK Mandalika Resort.

5. Bebaskan Victor Yeimo.

6. Hentikan rasisme terhadap rakyat Papua.

7. Tarik pasukan militer baik organik maupun non-organik dari Papua.

8. Hentikan militerisme untuk mengintervensi dunia pendidikan.

9. Hentikan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan yang dialami kaum perempuan dalam mempertahankan tanah.

10. Berikan fasilitas yang layak dan merata di sektor pendidikan.

11. Stop bisnis vaksinasi secara pemaksaan dan stop kedok bisnis PCR.

12. Perbanyak dan berikan tempat yang layak untuk pelaku UMKM lokal di KEK Mandalika.

13. Pemerintah Indonesia dan PT ITDC harus memberikan pemberdayaan terhadap perempuan terdampak sirkuit secara gratis.

14. Pemerintah Indonesia dan PT ITDC harus bertanggung jawab atas trauma yang dialami oleh anak dan perempuan selama proses pembangunan Kute Mandalika.

15. Jamin air bersih, BBM, listrik, dan 9 bahan pokok bagi masyarakat di KEK Mandalika.

Mataram, 12 November 2021

FRONT PERJUANGAN RAKYAT NUSA TENGGARA BARAT

FMN Mataram | PEMBEBASAN Mataram | SERUNI Mataram | BEM UNDIKMA | GMNI Mataram | PMJ | Pena Kampus | Pilar Seni | LSBH NTB | JATI NTB

(0)
Author: (0)

Aku berpikir, maka aku bergerilya. Aku memberontak, maka aku ada. Aku hidup, maka aku tiada.

TULISAN INI BISA DIBAGIKAN MELALUI:

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *