Solidaritas! Lawan Militerisme dan Rasisme Selengkapnya »

"/> Solidaritas! Lawan Militerisme dan Rasisme | Independent Movement

Solidaritas! Lawan Militerisme dan Rasisme

“Peran kita ialah memantik pemberontakan yang berguna. Mari kita mengawasi propaganda yang memampukan manusia makan daging, mampu melawan, menghancurkan dan membangun.” (Victor Bolshevik)

“Kebebasan untuk semua [kaum miskin dan tertindas], serta penghormatan alamiah bagi kebebasan tersebut. Inilah kondisi hakiki bagi solidaritas internasional.” (Bakunin)

Jika ada alat-alat represi negara yang bertanya: mengapa dari pelbagai poster, spanduk, dan deretan selebaran di lapangan aksi Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Nusa Tenggara Barat (AMR-NTB) bisa-bisanya terpajang poster ‘Lawan Militerisme dan Rasisme’? Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional Kolektif Kota (PEMBEBASAN-Kolkot) Mataram lantas akan menjawab: sebagai salah satu organisasi yang bergabung dalam AMR NTB; kami melihat brutalitas TNI-Polri dan politik rasial sebagai belenggu penghambat kemajuan demokrasi dan gerakan rakyat. Kejahatan-kejahatan kemanusiaan terhadap kaum miskin dan tertindas yang beronggokan jumlahnya membuktikan itu semua.

Lihat saja bagaimana tugas-tugas tentara dan polisi, serta aneka aturan dan kebijakan pemerintah selalu menempatkan orang-orang papa dan lemah sebagai korban utamanya. Coba ingatlah: mana ada pelanggaran HAM di negeri ini yang tidak diperankan oleh polisi dan tentara dengan menyasar rakyat sebagai musuhnya? Dalam bulan September ini saja kalian pasti tahu betapa banyaknya kasus kejahatan kemanusiaan yang dilakukan mereka dahulu: Pembantaian Massal (1965), Pembantaian Tanjung Priok (1984), Tragedi Semanggi II (1998), Pembunuhan Munir (2004), dan Kebrutalan Reformasi Dikorupsi (2019)! Deretan kekerasan ini menjalar di atas lantai militerisme: pemerintahan yang mendirikan kekuasaannya dengan berfondasikan pada jaminan keamanan dan ketertiban dari gerombolan polisi dan tentara.

Adalah kriminalisasi kepada 13 massa Aksi AMR NTB sebagai salah satu contohnya. Aliansi ini dituduh melakukan tindakan kriminal bukan sekadar soal perobohan pagar parlemen di Udayana. Tetapi lebih-lebih karena aturan dan kebijakan pemerintah beroperasi secara diskriminatif hingga memberi kesempatan kepada polisi untuk berlaga sebagai pelayan kelas penguasa. Secara ideologis, praktik militeristik mereka dalihkan dengan beragam pembenaran gila: supremasi, loyalisme, proteksionisme-darurat, nasionalisme hingga patriotisme. Dikriminalisasinya para demonstran merupakan bagian dari ekspresi militerisme dalam melayani kepentingan kekuasaan. Pelayanan yang diberikannya lumayan ekstra: AMR NTB tidak saja diberatkan dengan pelbagai pasal tindak pidana, tapi juga ada beberapa kawan aliansi yang diteror via telepon, dipantau sampai ke tempat-tempat tinggal, dan diintervensi lewat birokrasi kampus segala.

Sementara dengan berlangsungnya proses kriminalisasi terhadap massa aksi membuktikan bagaimana hukum berlaku secara diskriminatif: parlemen yang sudah jelas-jelas mengabaikan aspirasi rakyat sama sekali tidak dapat didugakan telah melakukan pelanggaran; sedangkan mahasiswa dan rakyat yang menuntut hak-haknya justru gampang diancam penjara. Fenomena ini memperlihatkan bagiaman hukum tidak pernah memandang masyarakat dengan setara. Bohong jika dikatakan semua orang sama di hadapan hukum! Hukum bahkan mengaburkan posisi kelas sosial seseorang. Caranya sederhana: dengan menyematkan atribut warga negara pada seseorang, maka posisinya harus tunduk terhadap negara melalui prinsip-prinsip konstitusionalisme. Karl Marx pernah menyoal itu semua:

“Negara (hukum), menurut kebiasaannya menghapuskan perbedaan-perbedaan yang ditentukan oleh kelahiran, tingkat sosial, pendidikan dan pekerjaan, ketika Negara tersebut memutuskan bahwa kelahiran, tingkat sosial, dan pekerjaan adalah perbedaan-perbedaan non-politik; ketika Negara tersebut mengatakan, tanpa memandang perbedaan tersebut bahwa setiap anggota adalah patner sama dalam keadulatan rakyat … maka bentuk hukum menggantikan keserbaragaman kebutuhan dan kepentingan konkrit dengan ‘abstraksi’ keinginan dan ‘hak’, individu yang dibedakan secara sosial dengan abstraksi subjek yuridis atau subyek hukum….”

Keadaan itulah yang menampilkan posisi mahasiswa dan rakyat bukan pada pendasaran yang material tentang kemiskinan dan ketertindasan dalam kehidupan sosialnya, melainkan ditempatkan secara abstrak sesuai dengan kepentingan negara: keamanan dan ketertiban umum untuk menjaga stabilitas kekuasaan. Persis inilah hukum ditegakkan oleh mereka. Makanya setiap penentangan terhadap aturan dan kebijakan kelas penguasa gampang sekali diseret ke arah perbuatan melawan hukum. Sementara segala tindakan kekuasaan yang menyengsarakan kehidupan rakyat tak mudah diberi sanksi, karena selalu bisa dijustifikasi menggunakan hukum yang berlaku.

Hukum yang digunakan untuk melayani kekuasaan menempatkan kaum miskin dan tertindas sebagai sasaran diskriminasi. Bahkan dukungan hukum terhadap kepentingan kelas penguasa telah terbukti melembagakan rasisme dalam tubuh negara. Lihat saja bagaimana selama ini berlangsungnya diskriminasi-diskriminasi rasial terhadap orang asli Papua (OAP). Hukum memandang OAP bukan pada posisi kelas sosialnya dalam masyarakat; melainkan dari abstraksi subyek yuridis, bahkan dengan memekarkan klasifikasi manusia berdasarkan ras. Inilah yang menggonggokan kasus kriminalisasi dan penempatan OAP sebagai tahanan politik. Dari ratusan Tapol Papua sekarang, adalah Victor Yeimo yang mengalami penyiksaan paling mengerikan: sampai kini dia tidak hanya coba dibunuh dengan racun, tapi juga berusaha dilenyapkan lewat pembatasan akses kesehatan. 

Begitulah hukum menopang jalannya ketidakadilan terhadap bangsa tertindas di sana. Bahkan melalui hukumnya negara ini terus-menerus menggencarkan penderopan pasukan organik dan non-organiknya ke tanah Papua. Sampai sekarang praktik militeristik itu telah menelan puluhan ribu korban jiwa. Pelbagai bentuk pelanggaran HAM menyasar OAP begitu rupa: dianiaya saat di pasar dan di sekolah; diperkosa di jalur sepi pegunungan; diculik dan dihilangkan paksa sewaktu bekerja; ditembak mati sepulang sehabis beribadah; dibakar dan ditusuk lalu dimasukan ke parit atau rerompahan sampah; disisir, digeledah, lalu ditangkap langsung dari rumah-rumahnya; dan disulap kampung halamannya menjadi arena pertempuran melenyapkan kelompok yang distigma (politik rasial) sebagai kriminal bersenjata, separatis maupun teroris.

Praktik-praktik kekerasan inilah yang meneror hari-hari bangsa tertindas. Sementara untuk mencari keselamatan dari kekejian militerisme dan rasisme, maka sampai sekarang belasan ribu OAP masih mengungsi di hutan-hutan rimba. Sedangkan TNI-Polri terus-menerus dikirim negara untuk menduduki, menjarah, dan membangun pos-pos polisi dan tentara di atas perkampungan-perkampungan yang telah ditinggalkan penduduknya. Dalam seminggu terkahir saja, sudah 1.300 pasukan organik dan non-organik didrop ke sana. Dirimnya mereka membawa mandat sederhana: duduki wilayah, teror warga, jaga stabilitas, bahkan jangan segan-segan membunuh.

Berlandaskan politik rasial maka hukum tidak punya nyali dalam menjerat dan mengadili kejahatan-kejahatan kemanusiaan dari gerombolan polisi dan tentara. Melihat kenyataan inilah mengapa kami mamancang tulisan ‘Lawan Militerisme dan Rasisme’ dalam aksi AMR NTB. Yakin bahwa aliansi itu memberi kebebasan agitasi dan propaganda kepada organisasi-organisasi yang tergabung, maka kami tak sekedar mengampanyekan perlawanan terhadap militerisme dan rasisme lewat poster tapi lebih-lebih tulisan ini. Bagi kami: perlawanan terhadap kedua anasir itu merupakan bagian dari perjuangan pembebasan nasional melawan imperialisme.

Tetapi mengapa dalam pembahasan di atas kami mengarahkannya pada persoalan militeristik dan rasialistik di tanah Papua? Itu lebih-lebih karena rakyat Indonesia dengan OAP memiliki musuh yang sama. Musuhnya merupakan turunan dari penjajahan modal asing: militerisme dan rasisme. Inilah mengapa tidak ada bedanya perlakuan kelas penguasa terhadap kita. Dalam melawan kekuasaan keduanya diperlakukan serupa: OAP distima kriminal-separatis-teroris dan orang Indonesia dilabeli anarkis-perusak-pengkhianat; OAP dijadikan tahanan politik dan orang Indonesia dibanduli kriminalisasi. Singkatnya: dalam berhadapan dengan kelas penguasa, maka kaum miskin dan tertindas rentan diperlakukan secara rasis-dikriminatik dan mendapat serangan militeristik-fasistik.

Lewat kebebasan agitasi-propaganda yang kami yakini; sama sekali tak ada niat memecahkan fokus isu dan tuntutan aliansi, melainkan mendorongnya untuk meraih solidaritas dari sesama kaum yang selama ini dimiskinkan dan ditindas—lebih-lebih bersolidaritas kepada bangsa tertindas guna mendapatkan solidaritas timbal-balik. Apalagi kami sadar bahwa perjuangan kita melawan sebuah kekuatan besar yang memiliki perangkat represi beraneka. Itulah mengapa perlu dijangkau kekuatan dukungan dan bantuan dari elemen-elemen solidaritas kaum miskin dan tertindas yang tersebar di setiap negeri tergantung dan negeri jajahan imperialisme.

Bahkan dalam Imperialisme sebagai Tahap Tertinggi Perkembangan Kapitalisme, Lenin meyakini bahwa kemenangan ‘kelas pekerja’ di negeri yang telah berkembang dan pembebasan ‘bangsa tertindas’ dari penjajahan imperialisme tak dapat mencapai keberhasilan tanpa pembentukan dan pengonsolidasian front revolusioner bersama. Dasar dari persatuannya adalah solidaritas yang ‘wajib’ diberikan secara sukarela oleh gerakan pembebasan nasional di negara-bangsa yang menindas rakyat-bangsa lainnya. Leninisme memandangnya begitu: ‘pembentukan front revolusioner bersama tidak akan mungkin jika proletariat bangsa yang menindas tidak memberikan sokongan langsung dan tegas terhadap gerakan pembebasan bangsa tertindas melawan imperialisme “negeri sendiri”, sebab “bangsa yang menindas bangsa lain tidak mungkin bebas”.’

“Kebebasan yang diberikan padamu di atas kertas, yang dituliskan dalam kitab hukum dan konstitusi, tidak memberi kebaikan sekecil apapun bagimu. Kebebasan semacam itu hanya berarti kamu memiliki ‘hak’ untuk melakukan sesuatu. Tetapi itu bukan berarti kamu ‘bisa’ melakukannya. Untuk bisa melakukannya, kamu harus memiliki peluang, memiliki kesempatan. Kamu punya ‘hak’ untuk makan tiga kali sehari tetapi jika kamu tidak memiliki sarana dan ‘kesempatan’ untuk mendapatkan makanan itu, lalu apa guna ‘hak’ itu bagimu?

Kapitalisme merampokmu dan menjadikanmu budak upah. Hukum menunjang dan melindungi perampokan itu. Pemerintah membodohimu agar percaya bahwa kamu mandiri dan merdeka.

Kamu diajari untuk jujur, sementara kamu dirampok sepanjang hidupmu. Kamu diperintahkan untuk mematuhi hukum, sementara hukum melindungi kapitalis yang merampokmu. Kamu diajari bahwa pembunuhan itu salah, sementara pemerintah menggantung dan menyeterum orang serta membantai mereka dalam perang. Kamu diminta untuk mematuhi hukum dan pemerintah, meski hukum dan pemerintah berpihak pada perampokan dan pembunuhan. Jadi sepanjang hidup kamu telah dibohongi, dibodohi, dan ditipu, sehingga akan lebih mudah untuk mengambil keuntungan darimu, untuk mengeksploitasi kamu.” (Alexander Berkman)

Medan Solidaritas, 07 September 2021

Atas nama kaum miskin dan tertindas; panjang umur perlawanan,

PEMBEBASAN Kolkot Mataram

(0)
Author: (0)

Aku berpikir, maka aku bergerilya. Aku memberontak, maka aku ada. Aku hidup, maka aku tiada.

TULISAN INI BISA DIBAGIKAN MELALUI:

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *