Seruan Diskusi untuk Kawan: Mari Memblejeti New York Agreement! Selengkapnya »

"/> Seruan Diskusi untuk Kawan: Mari Memblejeti New York Agreement! | Independent Movement

Seruan Diskusi untuk Kawan: Mari Memblejeti New York Agreement!

“Bila tiang utama sistem adalah hidup dalam kebohongan, maka tak mengherankan apabila ancaman utamanya adalah hidup dalam kebenaran.” (Vaclav Havel)

“[Kami] percaya bahwa kebenaran tanpa senjata dan cinta tanpa pamrih pada akhirnya nanti akan benar-benar terwujud dalam kenyataan. Itulah sebab mengapa hal yang benar, sesekali memang terkalahkan, adalah jauh lebih kuat dibanding kemenangan setan.” (Martin Luther)

Teruntuk kawan-kawan sekalian! Seruan ini diperuntukan bukan bagi setan-setan penjaga kekuasaan modal dan negara, tapi bagi kalian yang sepanjang sejarah menjadi korban kelas penguasa. Kawan, jujur-jujur saja! Seruan ini tidak memanggilmu mengangkat senjata laiknya polisi, tentara, dan milisi sipil reaksioner. Seruan ini tak pula mengajakmu membual bak reformis gadungan, partai-partai borjuasi, dan agen-agen imperialis. Karena seruan ini bermaksud mengudangmu untuk membicarakan hal-hal berkait kebenaran yang telah lama meluncur. Kebenaran itu seperti matahari: sesaat mungkin dapat tersingkir oleh gelapnya malam, tetapi enggan mampu menunda terbitnya fajar.

Dalam memperingati kelamnya hari pengesahan Perjanjian New York—yang jatuh pada 15 Agustus 2021, Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional Kolektif Kota (PEMBEBASAN-Kolkot) Mataram akan menggelar diskusi terbuka. Senin (16/8) ini, dengan membawa keyakinan tidak ada yang dapat merintangi jalannya fajar maka kegiatan itu diberi tajuk seputar kebenaran sejarah: ‘New York Agreement; Perjanjian Ilegal dan Diskriminasi terhadap Rakyat-Bangsa West Papua’. Bilamana kawan-kawan berminat membahas dan mendalami kebenaran sejarah itu, maka ikutilah diskusi kami. Untuk mendapatkan pemberitahuan mengenai waktu dan tempat kegiatan; hubungilah kontak yang tertera di pamflet ini (terpampang).

Kawan, kami pikir kalian mau memblejeti New York Agreement. Lebih-lebih menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia (17/8), sudah waktunya kalian tahu apa yang terjadi setelah bangsa ini berhasil mengusir penjajahan? Ternyata: negara ini bukan malah mengangkat harkat-martabat bangsanya sebagai manusia pembebas, melainkan penindas baru bagi bangsa lainnya. Hanya penjajahan yang dilakukan diselimuti dalih-dalih nasionalisme yang begitu sempit dan tercela. Atas nama keutuhan nasional; borjuis nasional kita menuding Deklarasi Kemerdekaan Papua 1 Desember 1961 sebagai ancaman. Atas nama keutuhan nasional; borjuis nasional kita; memandang Papua Merdeka sebagai Negara Boneka. Atas nama keutuhan nasional; borjuis nasional kita mengganti-paksa Bintang Kejora dengan Merah Putih. Atas nama keutuhan nasional; borjuis nasional kita secara cekatan memobilisasi pasukan-pasukan bersenjatanya guna merenggut kedaulatan rakyat dan bumi cendrawasih.

Sekarang, kami tak ingin kebohongan sejarah melenggang dan menyelimuti rakyat-bangsa kita terlalu lama. Sampai kapan cara pandang kita disubordinasi kepentingan kelas penguasa? Tidakkah kalian ingin membersihkan noda-noda hegemonik kekuasaan dalam pikiranmu? Noda itu sudah mencemarkan hari-hari kita dengan sikap lancung—mendukung atau mengabaikan—rasisme dan militerisme—terhadap Rakyat-Bangsa West Papua. Kini tidak bisa dibiarkan suatu bangsa yang pernah berjuang melawan penjajahan berbalik melancarkan perampokan, penipuan, pelecehan, penganiayaan, pemenjaraan, pembunuhan dan kebiadaban. Sebab sejarah perjuangan pembebasan tanah air kita enggan mengajarkan untuk mewarisi pikiran dan tindakan kekolonialan; tapi memberi penghormatan terhadap kemanusiaan dengan memperjuangkan kebebasan dan kesetaraan, hingga meneguhkan kedamaian dan kesejahteraan. Melalui Perjuangan Kita (2018), Sutan Syahrir mengingatkan:

“Kekuatan kita harus terdiri di atas penumbuhan cita-cita kita tentang kemanusiaan dan perikemanusiaan, Hanya nasionalisme yang diemban oleh citarasa seperti itu dapat memajukan kita di alam sejarah dunia…. Oleh karena itu kita sebagai bangsa percaya pada kehidupan, percaya kepada kemanusiaan, berpengharapan pada tempo yang akan datang. Kita telah belajar menggunakan alat-alat kekuasaan, akan tetapi kita tidak berdewa atau bersumpah pada kekuasaan, kita percaya pada tempo yang akan datang untuk kemanusiaan … kebangsaan kita hanya jembatan untuk mencapai deraja kemanusiaan yang sempurna, bukan untuk memuaskan diri sendiri kita, sekali-kali bukan untuk merusak pergaulan kemanusiaan … kebangsaan kita hanya satu roman dari pembaktian kita pada kemanusiaan.”

Tetapi sayangnya nasionalisme kian telah lama berbelok arah. Kelas penguasa merupakan pelaku utama semua itu. Kepentingan mereka elah menyulap nasionalisme kita bukan sebagai benih-benih bolshevikisme, melainkan cangkang terluar dari fasisme. Itulah mengapa kolonialisme—yang berdiri di atas rasisme dan militerisme—tumbuh subur dalam kekuasaan nasional kita. Pada 19 Desember 1961, Operasi Trikora diserukan untuk merenggut kebebasan dan kesetaraan pergaulan hidup bersama orang-orang asli Papua (OAP). Dipimpin oleh Soeharto, sejak saat inilah gerombolan tentara mendarat di pelbagai wilayah. Di tanah Papua, banalitas kejahaan mereka dilegitimasi begitu rupa. Lalu setahun kemudian: bukan hanya tindakan militeristik yang digencarkan, melainkan pula pengadaan peraturan rasialistik. Tanggal 15 Agustus 1962, aturan ini disahkan dalam sebundel Perjanjian New York. Pembuatannya sama sekali tak melibatkan Rakyat-Bangsa Papua, karena cuma memberi ruang bagi kelas-kelas penguasa dari Indonesia, Amerika, dan Belanda. Makanya sampai sekarang perjanjian tersebut bukan saja ilegal dan kriminal bagi kaum miskin dan tertindas Papua, melainkan pula mengandung kepentingan-kepentingan yang amat mendiskriminasi.

Dalam Saya Bukan Bangsa Budak (2018), Socrates Sofyan Yoman megutarakan bahwa lewat Perjanjian New York Kolonial Indonesia dan Imperial Amerika menyelundupkan empat kepentingan hina: (1) membendung perkembangan komunisme di Asia Pasifik; (2) penguasaan emas di Papua oleh Amerika; (3) penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda atas status politik Rakyat-Bangsa West Papua; dan (4) penguasaan paksa Indonesia terhadap wilayah administratif West Papua melalui pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (1969) dan Otonomi Khusus (2001 dan 2021) kemudian hari. Bahkan saat 1 Mei 1963 sebagai hari pertama pelaksanaan New York Agreement aneksasi ilegal; kekuasaan bukan saja menggencarkan akrobat militerisme, melainkan pula secara pasti menjulurkan rasisme. Lewat tulisan tentang Kolonialisme Primitif (2018), Made Supriatma juga menjelaskan itu semua:

“New York Agreement pada 1962 ditentukan oleh Indonesia, Amerika, dan Belanda. Pepera 1969 hanya diikuti 1025 orang (tidak semuanya orang Papua asli) dengan manipulasi, intimidasi, dan ancaman senjata…. Ketika orang Papua menyatakan keinginannya menentukan nasib sendiri, selalu saja muncul argumen: jika Papua merdeka, kekayaan mereka akan diambil Amerika, Australia atau orang-orang asing. Argumen seperti ini muncul karena perasaan yang mengklaim diri lebih superior. Orang Papua tidak mampu mengelola dirinya sendiri. Memang, orang Indonesia merasa bahwa kebudayaan mereka jauh lebih superior dari orang Papua. Tidak terlalu sulit untuk mendapati hal ini dalam hidup sehari-hari. Di beberapa daerah di Indonesia dijumpai larangan untuk menerima kos orang Papua karena mereka dianggap sebagai pemabuk dan pembuat onar. Orang Indonesia tidak apa-apa kalau mabuk. Tetapi orang Papua? Tidak boleh. Pandangan merendahkan ini berlangsung di semua lini…. Kalau ada konstruksi teoritik yang bisa dipakai untuk memahami masalah Papua, saya akan mengatakan bahwa inilah satu kasus dari ‘Kolonialisme Primitif’ yang sudah amat jarang dijumpai di dunia ini. Kolonialisme jenis ini adalah kolonialisme penjarahan.”

Di bumi Papua, penjarahan itu berlangsung kolosal. Pada masa Orde Baru, kolonialisme primitif telah berdiri di atas kepentingan kapitalis-imperilis. Dikeluarnnya UU Penanaman Modal Asing (PMA) memantapkan kolaborasi imperialisme dan kolonialis di bumi cendrawasih. Mula-mula dalam periode 1967-1971, Soeharto berhasil menarik masuknya 428 investor luar negeri. Total investasi mereka mencapai jumlah raksasa: 1,6 miliar dollar AS. Derasnya aliran modal asing ini kemudian bukan hanya memuluskan pemberian Kontrak Karya (KK) bagi PT Freeport McMoran (1969), tapi juga menggencarkan operasi militer terhadap bangsa tertindas: penderopan aparatus represif negara menjelang, saat, dan sesudah pelaksanaan Pepera (1969) menjadi bukti bagaimana akumulasi modal berbanding lurus dengan kekerasan kolonialis—militerisme dan rasisme.

Pada 1969, apa yang menjadi kepentingan utama dari New York Agreement terlihat begitu kentara: diberikannya KK Freeport tanggal 7 April 1969 dan dilaksanakannya Pepera sepanjang 24 Maret-4 Agustus 1969. Dalam kedua peristiwa inilah Imperialis Amerika dan Kolonialis Indonesia sama-sama menunjukan dominasinya secara ekonomi-politik: mendapatkan privilege untuk mengeruk kekayaan alam secara masif dan mengukuhkan West Papua sebagai bagian dari NKRI. Di tanah Papua, kolaborasi penindasan kolonialisme dan imperialisme menempatkan OAP sebagai korban utamanya. Setelah berlangsungnya pemaksaan integrasi dan pemberian izin pertambangan, maka tahun 1973 perusahaan imperialis mulai beroperasi dengan merusak lingkungan hingga merubah bentang alam di sana. Dari data yang didapatkan Aliansi Mahasiswa Papua (2021), perusakan lingkungan telah sangat megenaskan: meninggalkan lubang lubang raksasa sedalam 700 meter di Gunung Grasberg; merambah hutan lindung seluas 4.535,95 hektar; dan mengalirkan bahan berbahaya dan beracun—dalam bentuk limbah tailing sebanyak 160 ribu ton setiap harinya—ke pemukiman beragam suku: Aghawagon, Otomona, dan Ajkwa.

Kedigdayaan perusahaan multinasional yang ditopang kebuasan serdadu kolonial sangat mengancam kehidupan Rakyat-Bangsa West Papua. Mereka menyedot kekayaan alam bangsa tertindas sekaligus membuat penduduk jajahan lapar, miskin, dan terlunta-lunta. Bahkan kolaborasi imperialisme dan kolonialisme bukan hanya mengancam warga dengan kematian akibat kekerasan aparatus bersenjata, melainkan pula menjalarkan aneka penyakit berbahaya. Sampai tahun 1995, Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari merilis laporan tentang orang yang dimangsa TNI-Polri: jumlahnya mencapai 100.000 korban jiwa. Sedangkan pada 2013, Nasional Papua Solidarity (NPS) melaporkan terkait persoalan kesehatan: dari awal Januari-pertengahan April 2013, sebanyak 535 orang di Distrik Kwor ditemukan menderita pesakitan—kekurangan gizi, gatal-gatal, sesak nafas, diare, sakit ulu hati, cacingan, badan dan jantung bengkak—hingga 156 di antaranya meninggal dunia.

Dalam data BPS Kolonial Indonesia (2021): sampai sekarang Papua dan Papua Barat tetap bertahan sebagai provinsi termiskin. Di bawah jeratan kemiskinan maka bukan hanya kelaparan yang menjadi paras umum penduduk jajahan, melainkan pula persoalan kesehatan. Selama ini kelaparan dan penyakitannya bangsa tertindas menjadi persoalan yang selalu disebabkan oleh perampokan kekayaan alam. Dibabatnya hutan untuk kepentingan modal telah mengakibatkan hilangnya sumber kehidupan. Tahun lalu International Coalition for Papua (ICP) melapor: terdapat 87 perusahaan yang akan mengantongi konsesi lahan perkebunan sawit di tanah Papua dan perkiraan luas lahan yang mereka bakal kuasai mencapai 2.148.015 hektar. Sementara kerusakan lingkungan telah lama membuat mesyarakat pedalaman Papua kesulitan mendapatkan makanan pokoknya: sagu. Kesulitan beroleh makan yang ditambah denga mejulurnya limbah perusahaan kemudian menempatkan mereka sebagai sasaran empuk beragam penyakit.

Sepanjang mewabahnya korona (2019-2021), penduduk tanah jajahan semakin berada pada posisi yang lemah. Dari laporan Kementerian Kesehatan Kolonial Indonesia: ternyata tempat pelayanan kesehatan di tanah Papua tidak seiring-sejalan dengan keluasan wilayahnya—cuma terdapat 589 unit dengan 17 ribu tenaga medis yang dipekerjakan di atas wilayah seluas 786 ribu kilometer persegi. Menjadi provinsi termiskin dalam cengkeraman NKRI, maka penduduk Papua dan Papua Barat sampai niscaya menjalankan kehidupan menyeringai. Sementara dengan mengeruk kekayaan alam bumi cendrawasih kelas penguasa terus-menerus mendulang untung berlebih. Dalam usaha pertambangan saja, imperialisme dan kolonialisme menikmati hasil perampokan dengan begitu berlimpah.

Simaklah bagaimana laporan terbaru Indonesia Asahan Aluminium (INALUM): dari awal beroperasi di tanah Papua Freeport sudah meraup laba sebesar 2 miliar dolar AS (Rp 29 triliun) per tahunnya, hingga 2021 perusahaan ini telah berhasil memborong keuntungan sampai 108 miliar dolar AS (Rp 1.566 triliun)—sementara diprediksikan sepanjang 2023-2041 nanti akan kembali diraih untung bersih 18 miliar dolar AS (Rp 261 triliun). Tetapi dari pendapatan itu daerah jajahan cuma bisa menikmati sedikit saja: 10 persen—disalurkan ke rakyat-bangsa tertindas melalui dana Otsus per tahun sebesar Rp 8,37 triliun. Sementara kutipan untung terbanyak diperoleh Imperialis Amerika (49 persen) dan Kolonialis Indonesia (41 persen).

Cengkeraman kolonialisme dan imperialisme telah lama mambentangkan aneka ketidakadilan bagi Rakyat-Bangsa West Papua (1961-2021): pelucutan kedaulatan rakyat, perampokan kekayaan alam dan perusakan lingkungan, pengitegrasian ilegal dan kriminal, kemiskinan-kelaparan-penyakitan, kekerasan dan beragam bentuk pelanggaran berat atas hak asasi manusia. Hanya setiap protes terhadap ketidakadilan ini justru dianggap sebagai kejahatan dan stigma dari kelas penguasa: mulai dari tudingan selaku kelompok kriminal bersenjata, separatis, hingga teroris segala. Dalam keadaan inilah sudah banyak akitivis demokrasi dan pejuang kemerdekaan West Papua yang dibungkam dan terpenjara; mereka meringkuk di balik jeruji sebagai tahanan maupun narapidana politik. Selama situasi kolonial berlangsung di tanah Papua; ribuan orang telah merasakan dingin, sempit, sunyi, kotor dan sempitnya sel kurungan Kolonial Indonesia. Dari laporan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM): dalam beberapa tahun terakhir saja jumlah tahanan politik Papua mengalami peningkatan—28 orang (2018), 77 (2019), dan 109 (2020).

Sampai Agustus 2021, masih banyak tahanan maupun narapidana politik Papua yang dipenjara. Adalah Victor Yeimo salah satunya. Juru Bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Petisi Rakyat Papua (PRP) ini ditangap dan ditahan karena memprotes kekuasaan kolonialis-imperialis, lebih-lebih berkait Aksi Tolak Otsus Jilid II. Lama dilumpuhkan di balik jeruji tahanan telah membuat dirinya hampir gila, sangat lemah dan sakit tiada tara. Emma Goldman—dalam Ini Bukan Revolusiku (2017)—memang memandang penjara sebagai neraka dunia. Pembatasan dan tekanan di dalamnya memosisikan manusia sebagai binatang buas-berbahaya. Padahal pandangan jusru lahir dari pemerintahan yang tidak mampu menegakkan keadilan rakyat-bangsa tertindas dan terhina:

“Penindasan, tirani, dan hukuman yang sembarangan pada orang yang tidak bersalah telah menjadi semboyan dari pemerintah dominasi asing…. Mereka berpikir bahwa dengan kekuatan pedang mereka akan terus menjatuhkan [penduduk jajahan]! Ini adalah kesombongan yang telah membawa bom, semakin mereka menjajah orang tak berdaya dan tak bersenjata, maka [pemberontakan] akan semakin tumbuh.… Ini adalah satu-satunya sumber daya untuk orang tak berdaya dan tidak bersenjata ketika mereka dibawa ke ambang putus asa. Hal ini tidak pernah kriminal di bagian mereka. Kejahatan terletak pada para tiran itu.”

Sekarang tiran seperti itulah yang sedang berkuasa di negeri ini: dengan mengobarkan sentiment-sentimen nasional; mereka berusaha meraih dukungan kita semua untuk membenarkan penindasan dan ketidakadilannya terhadap Rakyat-Bangsa West Papua. Di tangan mereka nasionalisme ditatar sebagai ajaran yang mendorong ke arah kolaborasi kelas; tidak membedakan antara kelas penindas dengan kelas tertindas. Tujuannya bengis: menciptakan komunitas yang dibayangkan dari kepentingan bersama (nasional). Di tengah masyarakat berkelas pembayangan kepentingan nasional seperti itu sangatlah naïf dan cenderung menyembunyikan kepentingan material yang nyata dari kelas-kelas sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sebuah terbitan tiada bertahun dan anonim—tentang Melawan Nasionalisme—memberi penjelasan berikut:

“Kepentingan nasional [dari negara penindas] hanyalah kepentingan modal di dalam negara yang bersangkutan. Ini adalah kepentingan para pemilik masyarakat, yang pada gilirannya hanya dapat mengungkapkan kebutuhan fundamental dari modal—mengakumulasi atau mati…. Kelas penguasa sangat menyadari masalah ini, dan sadar dalam bertindak untuk kepentingan mereka. Solidaritas adalah satu-satunya hal yang dapat kita pegang di atas kepala mereka, dan karena alasan itu negara sangat berhati-hati agar kita bertindak melawan kepentingan kita sendiri. Nasionalisme adalah salah satu senjata terbesar mereka dalam hal ini, dan akibatnya memiliki tujuan sejarah yang penting. Itu membariskan kita di belakang musuh kita, dan menuntut kita mengabaikan kepentingan kita sendiri….”

Kawan, kami tak ingin kita-kita—selaku kaum miskin dan tertindas ini—mengorbankan kepentingan kelas kita demi membela kepentingan nasional dari musuh-musuh rakyat. Itulah mengapa kami mengundang kalian untuk berdiskusi tentang hal-hal terkait. Meski tema yang diangkat didedikasikan untuk memperingati momen kelam dan bersejarah bagi Rakyat Bangsa West Papua—hari disahkannya New York Agreement sebagai perjanjian ilegal dan penuh diskriminasi, tetapi pendiskusian yang akan berlangsung dapat bergerak lebih dalam lagi. Apa yang telah kami sampaikan di atas semacam pengantar untuk berdiskusi nanti. Atas nama solidaritas, kami yakin kalian pasti mau membersamai. Jika benar begitu maka diingatkan lagi: supaya kawan-kawan mendapatkan informasi waktu dan lokasi diskusi—kontaklah kami.

Medan Juang, 16 Agustus 2021

Panjang Umur Solidaritas,

PEMBEBASAN Kolkot Mataram

(0)
Author: (0)

Aku berpikir, maka aku bergerilya. Aku memberontak, maka aku ada. Aku hidup, maka aku tiada.

TULISAN INI BISA DIBAGIKAN MELALUI:

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *