September Hitam sebagai Monumen Kejahatan Musuh-Musuh Rakyat Selengkapnya »

"/> September Hitam sebagai Monumen Kejahatan Musuh-Musuh Rakyat | Independent Movement

September Hitam sebagai Monumen Kejahatan Musuh-Musuh Rakyat

“[Kejahatan politik.] Itulah kejahatan yang sebenarnya. Perbuatan yang jahat dan menjijikan. Untuk mencabut seorang manusia dari udara dan cahaya, untuk membungkamnya, mengikat lengan dan kakinya, mengambil semua kegembiraan hidupnya dan tidak menyisakan apapun kecuali penderitaan, itu adalah tindakan kejahatan yang sempurna.” (Victor Serge)

September menjadi bulan tergetir bagi kaum miskin dan tertindas di negeri ini. Sejarah merekam bagaimana selama kurun inilah luka, darah, dan air mata mengucur seakan tiada henti. Soalnya berhadapan dengan kelas penguasa, maka jiwa-raga mereka seolah tiada berarti. Kekuasaan punya tentara, polisi, penjara, dan beragam aturan dari parlemen (partai-partai borjuis) yang bisa digunakan untuk memerangi, meringkus, menghukum dan membantai lawan-lawan politiknya. September datang mengingatkan kita tentang itu semua. Bagaimana berlangsungnya tragedi kemanusiaan paling durjana: Pembantaian Massal (30 September 1965), Tanjung Priok (12 September 1984), Semanggi II (24-29 September 1999), Pembunuhan Munir (07 September 2004), dan Reformasi Dikorupsi (24-30 September 2019). September berdiri sebagai monumen yang tak sekedar menyegarkan ingatan tentang beragam kejahatan politik masa lalu, tapi juga mengajak kita menagih pertanggungjawaban dari para penjahat itu. Paul Ricoeur pernah berkata:

“Ingatan individual lenyap bersama dengan kematian seseorang. Ingatan sosial akan tetap hidup meskipun orang-orangnya sudah meninggal. Tindakan seseorang, terutama bila memiliki posisi penting, terpatri di dalam sejarah dan memiliki inskripsi sosial. Inskripsi sosial membentuk ingatan sosial di mana pelaku, korban dan makna tindakan meninggalkan jejaknya. Ingatan sosial bukan sekedar sejarah. Ia adalah ingatan yang menagih agar kejahatan masa lalu diselesaikan secara adil.”

Bahkan dari ingatan sosial inilah kaum miskin dan tertindas diberi tahu: mana kawan dan mana lawan; siapa yang patut menjadi sekutu dan siapa pula yang harusnya dijadikan musuh! Bahwa lawan dan musuh kita bukanlah rakyat, buruh, petani, pelajar dan mahasiswa; melainkan kapitalisme dan statisme–penjajahan modal asing beserta agen-agennya, sisa-sisa Rezim Orba (Golkar dan TNI-Polri—elemen kekuatan fasis) dan partai borjuis, reformis gadungan, hingga milisi sipil reaksioner. Tetapi jika ada elemen-elemen yang mengaku dirinya pro-demokrasi namun bersekutu dengan mereka; maka elemen itu telah mengkhianati gerakan rakyat. Dengan kata lain: perjuangan yang dilakukannya tak berkepentingan membangun kekuatan rakyat (Pemerintahan Rakyat Miskin), melainkan melanggengkan kekuasaan kelas borjuis. 

Adalah LMND-Prima-PRD yang menjadi contoh dari elemen gerakan yang berkhianat pada rakyat. Meski mengagungkan slogan pembebasan nasional dari imperialisme, tapi praktik gerakannya justru melemahkan perlawanannya sendiri. Mana bisa melawan penjajahan modal asing kalau memandang agen-agen imperialis, sisa-sisa Orba dan partai-partai borjuis sebagai sekutu. Bahkan dengan meningkatkan taktik parlementer sebagai strategi perjuangan bukan hanya membuatnya menjadi gerakan oportunis, tapi reformis gadungan juga. Sekarang, dengan menjadi bagian dari pelayan kekuasaan; mereka betul-betul menghambat cita-cita kerakyatan. Soal pertanggungjawaban kekuasaan atas kejahatan politiknya di masa lalu; bukankah tak mungkin mereka memperjuangkan itu karena di sisinya menukik sisa-sisa Orba? Mana bisa mengadili jenderal-jenderal penjahat HAM kalau gerakan mereka bermesraan dengan Golkar, TNI-Polri, dan partai borjuis yang beraneka?

“Kita semua tumbuh dewasa dalam atmosfer kekuasaan dan kekerasan ini, otoritas dan kepatuhan, keharusan, ketakutan dan hukuman; kita menghirupnya sepanjang hidup. Kita tenggelam terlalu dalam pada semangat kekerasan. Penguasa mengendalikan hidup kita sejak kita masih di buaian hingga di kuburan … apapun karakter otoritas itu, selalu algojo yang sama yang mengendalikan kekuasaan atas dirimu [kekuatan represi negara: ideologi, hukum, penjara, polisi dan tentara] melalui rasa takutmu akan hukuman dalam satu bentuk atau lainnya.” (Alexander Berkman)

30 September 1965: Pembantaian Massal

Pipit Rochiat dalam esai yang ditulisnya pada 1984—Saya PKI atau Bukan PKI?— menceritakan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan elemen-elemen fasis dengan begitu sedih, pilu, dan keji. Dia menjelaskan: ‘siapapun yang tidak menyetujui penahanan dan pembunuhan massal [1965/1966] atau menunjukkan simpati terhadap tahanan politik [kiri] dianggap sebagai pendukung PKI’. Sebelum 1965 pemerintah Indonesia tidak pernah menimpakan kesalahan kepada suatu kelompok masyarakat secara keseluruhan. Kaum nasionalis yang berjuang untuk kemerdekaan pada 1945-49 tidak membunuh orang-orang Belanda hanya karena mereka orang Belanda. Sementara setelah pemberontakan PRRI/Permesta pada akhir 1950-an pemerintah Soekarno mulai melarang PSI dan Masyumi karena pemimpin-pemimpin kedua partai mendukung pemberontakan itu—tetapi pemerintah Soekarno tidak pernah menyatakan bahwa semua anggota kedua partai adalah pengkhianat; pemerintah tidak menahan atau membunuh orang hanya karena mereka anggota PSI atau Masyumi. Soekarno mengampuni pemberontak-pemberontak Darul Islam—orang-orang yang memang mengangkat senjata untuk melawan pemerintah—kecuali pimpinan-pimpinan puncaknya. Berbeda halnya dengan Soeharto, ABRI, Birokrasi, dan Golkar digerakkannya untuk menyebarkan kebohongan-kebohongan banal—propaganda negara untuk memicu kekerasan, penangkapan massal tanpa dakwaan, interogasi dengan penyiksaan, penahanan berkepanjangan tanpa pengadilan, serta penghilangan paksa dan pembunuhan kilat.

Lewat Musim Menjagal (2018), Geofrey B. Robinson menceritakan kejadian itu dengan sangat pilu. Malapetaka 1965 baginya telah menggurkan berlimpah korban jiwa dengan begitu terancana. Pembatntaian berlangsung dari Aceh-NTT: Sepanjang September-November 1965, mula bukanya pembunuhan massal dilangsungkan di Aceh—hasilnya 10.000 warga binasa; lalu awal November beranjak ke Medan—akibatnya 40.000 buruh perkebunan dan pertanian merenggang nyawa; kemudian penjagalan memasuki Jawa Tengah pada minggu ketiga bulan Oktober—140.000 meninggal dunia; dan memasuki Desember pembantaian dilanjutkan ke Jawa Timur, Bali, dan NTT—masing-masing jumlah korban yang dibunuh di setiap daerah mencapai 180.000, 80.000, dan 60.000 jiwa. Kala itu Soeharto menutup rapat-rapat ruang politik bagi kader-kader dan simpatisan PKI: elit-elit partai yang pernah bekerja sama dengannya ditikam dari belakang dan orang-orang yang dianggap mendukung atau berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan PKI secara serampangan ikut diisolir maupun dilenyapkan. Label PKI kemudian tak sekedar diletakan pada partai melainkan juga manusia. Semakin lama komunisme kian disetankan oleh rezim. Sampai sekarang isu PKI menjelma sebagai alat yang digunakan pemerintah dalam melanggengkan kekuasaannya.

12 September 1984: Tanjung Priok

Ambisi Orba dalam mengonsentrasikan kekuasaan membawa pada petaka 1984: pembantaian di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mula-mula di bulan Juni 1984 negara menuduh para mubaligh menyampaikan ceramah-ceramah radikal saat melaksanakan ibadah tarawihnya: bukan saja tentang ceramah akan korupsi dan modal asing, melainkan pula pelarangan penggunaan jilbab dan pemaksaan keluarga berencana (KB) dan sebagainya. Bahkan di dinding-dinding Mushola As Sa’adah dipasang pamflet-pamflet bertulisan bahasa Arab yang bagi kekuasaan: intinya adalah menentang kebijaksanaan pemerintahan. Padahal Mereka tidak tahan melihat pelajar sekolahan dipaksa memakai seragam sekaligus yang siswi dilarang menggunakan jilbab. Sikap berlawan ditanam, dipupuk, dan disiram oleh para mubaligh dari tempat peribadatan hingga merebak ke jalanan. Mubaligh-mubaligh di Tanjung Priok kebanyakan merupakan anggota komunitas yang mengusung Islam sebagai ideologinya. Bagi mereka, Rezim Soeharto setelah menyingkiran gerakan politik kiri maka kini memandang gerakan Islam politik sebagai musuh utamanya. Kelompok Islam politik disebut sebagai ‘kelompok ekstrim kanan’ yang harus dimusnahkan, karena tidak mau tunduk pada Orba. Ketindaktundukannya pada negara bukan semata karena ekonomi melainkan berang mendapati kebijakan penguasa yang mensubordinatkan agama: kaum muslim coba dilepaskan dari semangat ideologis agamanya melalui penerapan asas tunggal Pancasila.

Hanya penguasa cepat sekali mengendus gerak-gerik mereka. Pada 8 September 1984 Sertu Hermanu datang ke Mushollah As Sa’adah untuk mengganggu aktivitas politik dan keagamaan warga. Dia bahkan memasuki tempat ibadah itu tanpa membuka sepatu hanya buat memusnahkan pamflet kritis tadi dengan membasahinya menggunakan air comberan. Masyarakat emosi atas perbuatannya sehingga membakar motornya. Hubungan antagonistik antara pemerintah dengan masyarakat semakin menajam dan mencari mangsa. Akibatnya para penceramah yang berusaha membangkitkan kesadaran akan penindasan negara diancam oleh aparat Kodim Jakarta Utara I Kodam V Jaya I Laksusda Jaya. Empat orang di antaranya sampai diseret aparat secara paksa dengan tuduhan melakukan pembakaran kendaraan Hermanu. Mubaligh-mubaligh itu ditangkap dan disiksa. Maka massa melancarkan protes besar yang bukan hanya menuntut pembebasan penceramah melainkan juga seabrek permasalahan lainnya. Puncaknya adalah malam 12 September 1984: warga mengadakan Tabligh Akbar terbuka. Mereka bergerak menuju Kodim Jakarta Utara untuk membebaskan keempat orang saudaranya yang ditahan. Sesampainya di tempat tujuan aparat menyambut dengan ledakan senapan. Dari pengakuan korban, segerombol serdadu langsung menembak dengan senjata. Massa yang berada di barisan depan jatuh bergelimpangan berlumuran darah, sedangkan yang lainnya bertiarap dan ada di antaranya yang pura-pura mati. Selain itu, ternyata ada pula korban yang terkena tembakan karena kebetulan sedang melewati lokasi. Dalam kejadian tersebut Komnas HAM RI mencatat jumlah korbannya: 23 meninggal, 36 luka-luka tapi tak dirawat, dan 19 luka dalam perawatan seadanya.

Dalam Kesempatan yang Hilang, Janji yang Tak Terpenuhi; Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Kejahatan di Tanjung Priok 1984; J. Fabian Junge menegaskan bahwa pembantaian ini meledak di atas kesengajaan yang telah direncanakan oleh kekuasaan fasis Orba. Penderitaan para korban kejahatan negara tak saja berlangsung saat meletusnya tembakan serdadu, karena sesudah insiden ini berlangsung orang-orang yang selamat justru kembali dibanduli beragam tuduhan dan prasangka yang menyetigma dan membuatnya terpenjara:

“…Organisasi-organisasi HAM berkesimpulan bahwa mantan Panglima ABRI (Angkatan Bersenjata Indonesia) Benny Murdani dan Pangdam V Jaya Try Sutrisno telah memerintahkan atau setidaknya dengan sadar telah membiarkan aksi pembantaian tersebut. Menurut laporan para saksi mata Murdani dan Sutrisno muncul pada tanggal 12 September tengah malam di tempat kejadian mengontrol pelaksaan menutup-nutupi aksi pembantaian tersebut. Mayat-mayat dimasukkan ke dalam truk-truk militer lalu di bawa ke tempat lain dan dikuburkan di tempat-tempat yang tidak diketahui. Sedangkan korban luka-luka dilarikan ke rumah sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, dimana mereka dilarang untuk menerima kunjungan dari keluarga mereka…. Korban yang luka-luka pada aksi demonstrasi tersebut dijatuhi hukuman karena aksi perlawanan menentang kekuasaan negara. Pada masa berikutnya ratusan orang diantaranya sederetan tokoh-tokoh kritikus rejim yang sebagian besar dari kalangan Islam, ditangkap, disiksa dan dalam proses pengadilan sandiwara dijatuhi hukuman penjara antara beberapa bulan sampai puluhan tahun. Mereka dituduh dengan ‘menyebarkan rasa ketidak puasan’ secara tidak langsung telah menyebabkan aksi demonstrasi. Ada juga yang dituduh memiliki atau menyebarkan pamflet-pamflet yang mempertanyakan versi resmi dari kejadian 12 September 1984. Selama dua tahun kemudian, ratusan orang ditangkap dan dihukum karena dianggap teroris atau Islam radikal dalam pengadilan yang tidak sah….”

24-29 September 1999: Semanggi II

Setelah berhasil melengserkan Soeharto, gerakan rakyat kembali menekan kekuasaan. Solanya dengan lengsernya tsang tiran bukan berarti rezimnya berakhir, melainkan masih dapat diwariskan. Pewarisan itu tak sebatas oleh Habibie sebagai presiden transisi, tapi juga oleh seabrek politisi maupun birokrat piaraan Soeharto. Itulah mengapa Orba sebagai sebuah pakta dominasi ABRI, Birokrasi, dan Golkar terus bertahan. Karena rezim selalu berhubungan dengan prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang dianut sebuah pemerintahan. Maka keterlibatan tokoh-tokoh negara eks-Orba dalam pemerintahan Habibie menjadi ekspresi paling nyata dari kekuasaan Orba. Kecenderungan militeristiknya rezim transisi membuktikan itu semua. Pada 12 November 1998, ratusan ribu massa aksi bergerak menuju gedung DPR/MPR Senayan dari segala arah: Semanggi, Slipi, dan Kuningan. Namun tertahan oleh barikade aparat kemanan. Sebagai representasi dari kekuasaan Orba, Pemerintah Habibie mengerahkan 18.040 pasukan TNI-Polri. Untuk mempertahankan kekuasannya, penguasa bahkan membentuk Pamswakarsa (Pasukan Pengaman Masyarakat Swakarsa: paramiliter bentukan TNI yang bertugas membantunya mengamankan jalannya SI MPR 1998) untuk menghadapi aksi-aksi demonstrasi yang semakin meluas, diikuti banyak kalangan, dan bertensi tinggi.

Kalangan konservatif dan moderat yang mengisi rezim Habibie seakan ingin memproklamirkan pemerintahan transisi menjadi pewaris sah kediktatoran Soeharto. Sebagai sisa-sisa Orba; mudah sekali mereka mendesakan dibahas dan disahkannya Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU-PKB). Semenjak wacana tentang aturan ini bergulir, maka rakyat miskin dan tertindas bersama aktivis-aktivis pro-demokrasi mulai menolaknya. Soalnya peraturan itu dapat memberi keleluasaan pada militer dalam melancarkan pelbagai kepentingannya, terutama mengamankan bisnisnya dengan cara membungkam warga. Namun 23 September 1998, DPR resmi mengesahkannya menjadi UU PKB. Sementara gerakan rakyat masih terus berjuang melawan kebijakan penguasa. Puncaknya adalah meletusnya Tragedi Semanggi II tanggal 24-29 September 1999. Bandung, Semarang, dan Jakarta bergolak dengan demonstrasi besar-besaran. Kontan, aparat TNI-Polri beserta pasukan paramiliter kembali dikerahkan oleh negara untuk memberangus massa secara vulgar: dipukul, ditendang, dan ditembak tanpa ampun. Korban pun berjatuhan: di Bilangan Semanggi Yap Hun Hap tewas seketika, lalu di seluruh Jakarta 10 demonstran lainnya ikut meninggal dunia, dan total yang luka-luka di dalam peristiwa ini mencapai 217 orang.

07 September 2004: Pembunuhan Munir

Perjuangan almarhum Munir menjadi inspirasi bagi banyak kalangan. Dia memiliki dedikasi intelektual dan komitmen penuh dalam melayani kepentingan kaum miskin dan tertindas. Keyakinannya melebur melalui satu praksis: membela kaum dhuafa dan mustad’afin. Doktrin keagamaan mengajarkannya untuk comiteed berdiri di atas landasan pembebasan. Dia pernah mengatakan: ‘kita tidak ada pertentangan agama, kita tidak ada pertentangan etnis, yang ada hanyalah penyalahgunaan kekuasaan yang harus kita lawan!’ Dalam pelbagai catatan, dirinya memberi tauladan bagaimana tindakan progresif. Baginya teori kapitalisme pinggiran Samir Amin, meskipun telah ditinggalkan atau mengalami berbagai revisi dan kritik tapi patut disimak: pertama, peralihan kapitalisme pinggiran berbeda secara mendasar dengan peralihan kapitalisme pusat; kedua, kapitalisme pinggiran dicirikan dengan tanda-tanda ekstraversi, yakni distorsi atas kegiatan-kegiatan usaha yang mengarah pada upaya ekspor. Ekstraversi bukan sebagai akibat dari ketidakmampuan pasar dalam negeri, tetapi lebih disebabkan superioritas produksi dari negara-negara sentral dalam hampir segala bidang, yang memaksakan wilayah pinggiran untuk mengurung dirinya sendiri untuk sekedar berperan sebagai pelengkap proses produksi. Sementara dengan proses distorsi, tingkat upah di pinggiran menjadi rendah dibanding negara sentral.

Pemikiran macam itu telah membuat Munir melihat permasalahan kapitalisme secara global.  Memandang perkembangan sosial dengan menggunakan teori kapitalisme pinggiran, membawa Munir pada keyakinan tentang keharusan adanya gerakan alternatif: kebutuhan akan organisasi harus lahir atas realitas kritik terhadap dominasi negara maupun modal serta problem distribusi sumber daya ekonomi, politik, pendidikan dan lain sebagainya—guna memberikan alternatif atas arus dominan. Maka lewat profesi pengacara dan kekuatan organisasinya; Munir lebih banyak bersama, membela dan memperjuangkan hak-hak buruh dan rakyat miskin di mana-mana. Dia berjuang tanpa pandang bulu membela hak-hak kaum tertindas dalam beragam kasus: pembantaian Tanjung Priok; Semanggi I dan II; penculikan 24 aktivis; pembunuhan Marsinah; kerusuhan mahasiswa dan petani Pasuruan; pelanggaran HAM Aceh; dan sebagainya. Meski kerap kali diintimidasi oleh rezim despotis; Munir tak mundur apalagi berputus asa. Keberanian inilah yang membuat kelas penguasa panik, marah, hingga melencapkannya. Pada 07 September 2004, Munir diracun oleh aparatus sisa-sisa Orba sampai terbaring gemulai menanggalkan nyawanya.

24-30 September 2019: Reformasi Dikorupsi

Pada Mei 2019 terjadi aksi massa berskala besar yang menggoncang kekuasaan. Gerakan rakyat menjalar menentang pelbagai aturan korup yang hendak diselundupkan oleh partai-partai borjuis di parlemen. Dalam menghadapi perlawanan ini kelas penguasa mengerahkan aparatus represifnya sebagai tameng. Saat ledakan protes 21-22 Mei, brutalitas polisi berhasil menganiaya, menangkap dan menahan 465 demonstran, hingga membunuh 10 orang lainnya. Setelah insiden inilah aksi-aksi lantas terus membuncah. Puncaknya adalah 24-30 Septemper 2019, massa-rakyat membawa tujuh tuntutan utama: (1) Cabut dan kaji ulang RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Sumber Daya Air; Terbitkan Perppu KPK; dan Sahkan RUU PKS dan RUU PPRT; (2) Batalkan Pimpinan KPK bermasalah pilihan DPR; (3) Tolak TNI-Polri menempati jabatan Sipil; (4) Stop militerisme di Papua dan daerah lain, bebaskan tahanan politik West Papua, serta buka akses jurnalis di tanah Papua; (5) Hentikan kriminalisasi gerakan rakyat; (6) Hentikan pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi dan pidanakan korporasi pembakar hutan serta cabut izinnya: (7) Tuntaskan pelangggaran HAM dan adili penjahat HAM termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan, pulihkan hak hak korban segera. Tetapi dalam menghadapi gerakan inilah aparat kepolisian kembali kesetanan. Komnas HAM mendata korbannya: 1.489 demonstran ditangkap dan ditahan, 380 orang ditetapkan sebagai tersangka, dan 5 mahasiswa serta pelajar meninggal dunia akibat dianiaya. Meskipun mereka sudah membubarkan diri, polisi melakukan perburuan dan kekerasan yang membabi-buta. Itulah mengapa kebrutalannya sampai menyasar jurnalis, petugas medis, dan anak-anak segala. Bahkan upaya paksa yang dilakukan dimulai dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga penetapan tersangka tidak sedikitpun diberitahukan kepada pihak keluarga.

Medan Juang, 04 September 2021

Panjang Umur Ingatan Sosial,

Komite Aksi Kamisan Mataram

(0)
Author: (0)

Aku berpikir, maka aku bergerilya. Aku memberontak, maka aku ada. Aku hidup, maka aku tiada.

TULISAN INI BISA DIBAGIKAN MELALUI:

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *