Panggilan Solidaritas Mahasiswa UIN Mataram Selengkapnya »

"/> Panggilan Solidaritas Mahasiswa UIN Mataram | Independent Movement

Panggilan Solidaritas Mahasiswa UIN Mataram

“Bangun Persatuan Gerakan Mahasiswa untuk Melawan Mahalnya Pendidikan dan Wujudkan Demokratisasi Kampus.”

Kutipan di atas adalah tajuk aksi dari Aliansi Mahasiswa UIN Menuntut di UIN Mataram. Besok (14/7) pukul 08.00 Wita, mereka bersepakat menyalakan api gerakan. Tuntutan yang dibawa mencapai sepuluh: (1) stop kenaikan UKT dan berikan pemotongan UKT di masa pandemi; (2) wujudkan pendidikan ilmiah, demokratis, dan mengabdi pada rakyat; (3) libatkan mahasiswa dalam perencanaan dan program kampus; (4) berikan kebebasan pada mahasiswa untuk berserikat dan berekspresi; (5) berikan jaminan nilai minimal B di masa pandemi; (6) berikan kebebasan berlapak baca dan diskusi; (7) stop kriminalisasi gerakan mahasiwa; (8) hentikan privatisasi, komersialisasi, liberalisasi; (9) gratiskan pendidikan di masa pandemi; dan (10) perbaiki fasilitas sistim siakad.

Dari tajuk dan tuntutan aksi, tentu kita melihat bagaimana kampus tidak hanya mengeksploitasi mahasiswa tapi juga melancarkan represi. Setiap tahun ongkos kuliah dinaikan secara bervariasi tanpa meminta pertimbangan mahasiswa apalagi mempertimbangkan kondisi ekonomi sewaktu pandemi. Anak-anak rakyat di UIN Mataram diperlakukan birokrasi begitu abai. Sudah banyak kebijkanam dan program universiras yang tidak melibatkan mereka sama sekali.

Daripada memberi kesempatan mahasiswanya membicarakan soal-soal penting, kampus justru membentuk mereka untuk hidup gagap dan bungkam. Padahal mahasiswa sudah dewasa, tapi kampus memperlakukan anak-anak muda itu bagaikan bocah-bocah ingusan. Dalam kondisi inilah kekuasaan para birokrat membentuk budaya diam seiras zaman perbudakan. Everes Reimer menuturkan:

“Inti budaya diam tercermin dalam budaya anak-anak (culture of childrenhood), dimana mereka dipeebolehkan menyanyi dan mengobrol, tetapi tidak diperbolehkan mengetahui dan membicarakan persoalan orang dewasa. Budaya diam itu menyerupai budaya Budak Yunani di Zaman Romawi, yang diperbolehkan mempelajari apa saja, kecuali seni perang dan ilmu politik.”

Mungkin itulah mengapa laju demokrasi di UIN Mataram berlangsung lunglai. Beberapa kali birokrasi mencampuri Pemira Mahasiswa, hingga terakhir muncul pimpinan lembaga mahasiswa yang dipilih seenak jidadnya oleh pejabat kampus sendiri. Bahkan sudah tiga kali di lingkungan universitas meletus pembubaran paksa lapak baca dan diskusi dengan melibatkan Dekan dan Satpam yang didikte oleh Intel Polisi.

Kekuasaan UIN Mataram hari-hari ini begitu membanduli kebebasan akademik. Itulah mengapa bukan hanya pimpinan lembaga mahasiswa yang dipilih secara ghaib, tapi bahkan urusan baca dan diskusi ikut dikutuk. Mereka mengijinkan mahasiswanya untuk bernyanyi, berpawai, dan mengikuti seabrek lomba. Tetapi dibatasi mahasiswanya membicarakan perihal politik, apalagi yang berkait kejahatan negara. Inilah mengapa ketika membaca buku kiri dan mendiskusikan soal Pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua, maka birokrasi kampus membatasinya begitu rupa:

“Sudah tiga kali lapak baca dan diskusi di UIN Mataram direcoki oleh birokrasi, intel, dan satpam: diteror, diitimidasi, sampai dibubarkan dengan penuh pemaksaan. Ketika kami membaca buku-buku teori kritis dan mendiskusikan soal penderopan pasukan militer organik dan non-organik yang sampai hari-hari ini menganiaya, menculik, memenjarakan, menghilangkan paksa, melecehkan dan memerkosa, membunuh hingga membantai orang-orang asli Papua–kampus justru memperlakukan kami laiknya kriminal: menuduh kami membahayakan ketertiban umum, mendekati kami sebagai penjahat, mendepak kami keluar, dan melarang kami melapak lagi di UIN Mataram.” (Pengakuan Mahasiswa Papua, Nyamuk Karunggu)

Sekarang di UIN Mataram, rasa-rasanya sangat tidak bebas mahasiswa untuk berkumpul, berserikat, dan berekspresi. Selama pandemi mewabah mahasiswa dimintai membayar kuliah rutin, tepat waktu, dan tinggi-tinggi. Padahal sarana dan prasarana kampus nyaris tak tersentuh apalagi terpakai oleh banyak anak-anak rakyat yang selalu dibanduli biaya pendidikan ini. Bahkan jika runut soal pengajaran, nyaris semua mahasiswa mendera sukar dalam menghadapi pelajaran. Soalnya dengan diberlakukan kuliah online bukan hanya dibutuhkan kuota internet berlebih, melainkan pula dibebani tugas berlimpah dan diperhadapkan dengan kesewenang-wenangan dosen dalam memberikan penilaian:

“…masalah UKT yang tinggi bagi mahasiswa di masa pandemi ini perlu diberikan keringan sebesar 50%, tapi pasa faktanya saat ini [justru] diberikan keringan UKT sebesae 20%, padahal UKT yang dibeeikan sebesar Rp 3.000.000, maka tidak cocok kalau potongannya hanya 20% … mahasiswa menginginkan kuliah offline dikarenakan ilmu yang diterima belum maksima … pembatasan kuota yang diberikan Kemendikbud sebanyak 15 GB kepada mahasiswa seharusnya dari Kemenag juga terlibat dalam memberikan subsidi kuota dan Rektor [UIN Mataram] sampai saat ini tidak ada pemberitahuan tentang subsidi kuota … dosen mempersulit mahasiswa dalam melakukan bimbingan sehingga pernah terjadi ketika mengikuti UAS dan UTS tetapi tidak diluluskan dikarenakan alasan kehadiran … mahasiswa perlu diberikan potongan UKT sebesar 50% dikarenakan tidak memakai sarana dan prasana di Kampus UIN Mataram.” (Hasil Konsolidasi Mahasiswa UIN Mataram; Poin 2-6)

Daripada memotong ongkos kuliah 50%, memberikan pendidikan gratis selama pandemi, atau mendorong terbitnya beragam keringan lainnya; UIN Mataram justru mengutip banyak untuk di tengah berjangkitnya wabah. Mula-mula mahasiswa dipaksa melakikan cek plagiasi–bukan disembarang tempat, melainkan hanya di bagian yanh disediakan khusus oleh birokrasi. Dengan raison d’etre keorisinalan sebuab karya, maka puluhan ribu mahasiswa dituntut merogoh dalam-dalam koceknya guna membayar Tes Plagiasi Skripsi:

“Cek Plagiasi Skripsi setiap mahasiswa sebesar Rp 75.000 dikalikan dengan jumlah mahasiswa yang wisudawan[/wisudawati] sebanyak 900 orang maka penghasilan Kampus UIN Mataram sebesar Rp 67.000.000. Mahasiswa berkeinginan diberikan keringan dalam melakukan Cek Plagiasi Skripsi.” (Hasil Konsolidasi Mahasiswa UIN Mataram; Poin 1)

Menghadapi kondisi itulah mahasiswa UIN Mataram menggelar konsolidasi massa. Dalam forum yang digelar bukan hanya kapitalisasi pendidikan dan otoritarianisme kampus yang diungkit, tapi terutama: pentingnya membangun persatuan gerakan mahasiswa. Inilah mengapa kami (Aliansi Mahasiswa UIN Menuntut–SEMA UIN Mataram, IMBD UIN Mataram, PMII UIN Mataram, SMI UIN Mataram, FMN UIN Mataram, dan PEMBEBASAN UIN Mataram) menghimbau seluruh elemen-elemen pro-demokrasi untuk bergerak bersama.

Lebih-lebih kepada mahasiswa UIN Mataram sendiri; kami mengajak kalian semua terlibat dalam aksi–baik sebagai individu maupun organisasi. Tentu kami percaya: kalian pasti mendamba kampus yang biaya kuliahnya murah dan memberi tempat berjayanya kebebasan akademik mahasiswa-mahasiswanya. Kami juga sangat yakin: kalian saat ini ingin sekali merindukan perubahan. Itulah mengapa kami punya tawaran: mari mengubah semua identitas-identitas yang cair di antara kita (daerah, ras, golongan, agama, dan sebagainya) menjadi kategori primordial yang seragam–Menentang Kebijakan Birokrasi UIN Mataram.

Entah medan pertempuran apalagi yang tersisa buat kita mahasiswa miskin dan tertindas, kecuali protes. Kita tidak punya aneka fasilitas seperti para birokrat rakus, namun cuma punya kaki buat berdiri menuntut penindas. Sekarang sudah waktunya kita hancurkan budaya diam yang selama ini dilanggengkan kaum birokratis. Lihatlah ke dalam relung-relung birokrasi: apa kalian tak mengerti bahwa penindasan berlangsung tidak saja melalui pemerasan tapi juga perluasan pengaruh? Cara mereka menundukan kita beragam: mulai juluran beragam kekerasan, ancaman nilai dan pendepakan, hingga penaklukan ide dan gagasan. Dalam keadaan inilah kami ingin menyerukan kembali apa yang pernah diucap Agam Wispi saat berjuang melawan kekuasaan:

“…Ayo kawan, mari keluar. Hati kita lebih keras dari lapar. Genggamlah salam. Kata bergetar. Solidaritas! Kuat-tegar-benar….”

Medan Perlawanan, 13 Juli 2021

Panjang Umur Solidaritas,

Aliansi Mahasiswa UIN Menuntut

(0)
Author: (0)

Aku berpikir, maka aku bergerilya. Aku memberontak, maka aku ada. Aku hidup, maka aku tiada.

TULISAN INI BISA DIBAGIKAN MELALUI:

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *