Panggilan Dialog Publik AMR NTB: Apa Motif DPRD NTB Memenjarakan Rakyat? Selengkapnya »

"/> Panggilan Dialog Publik AMR NTB: Apa Motif DPRD NTB Memenjarakan Rakyat? | Independent Movement

Panggilan Dialog Publik AMR NTB: Apa Motif DPRD NTB Memenjarakan Rakyat?

“Negara pada dasarnya hanyalah mesin yang mengatur massa dari atas, melalui minoritas yang memiliki hak istimewa, yang diduga mengetahui kepentingan asli rakyat lebih baik daripada rakyat itu sendiri.” (Bakunin)

 “Anggota-anggota parlemen memperlihatkan diri mereka ambisius, serakah, korup…. Anjing-anjingnya menyerang pemberontak…. Tidak ada yang lebih alami daripada fakta bahwa, rasa hina mereka … terancam oleh para pemberontak—penentang-penentang yang sadar atau tidak…. Di tengah begitu banyak kelemahan dan kepengecutan saya mengagumi orang yang berani membela diri.” (Victor Bolshevik)

Kawan, panggilan ini ditujukan untuk kalian yang masih berdiri di medan tempur dalam melawan musuh-musuh rakyat. Kami harap: kawan-kawan mau menghadiri dialog publik bersama Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Nusa Tenggara Barat (AMR-NTB). Kegiatan itu digelar bukan hanya untuk merawat nyala perlawanan, tapi juga menjadi ajang ‘pembelaan diri’ atas kejahatan politik kelas penguasa: stigma kekuasaan hingga kriminalisasi terhadap 13 massa aksi AMR NTB.

Kami yakin: kalian tidak hanya terperangah menyaksikan bagaimana jalannya upaya kriminalisasi terhadap gerakan AMR NTB, tapi juga memahami bahwa persoalan ini sebagai ancaman bersama—terutama ancaman terhadap elemen gerakan dan kehidupan yang demokratis. Mula-mula, kawan-kawan harus tahu: ketiga belas massa aliansi dijerat dengan onggokan pasal tindak pidana melalui stigma sebagai gerakan rusuh, penghasut, hingga perusak segala. Makanya terguncang dan robohnya gerbang Kantor DPRD NTB dituduhkan sepenuhnya sebagai kesalahan massa. Bermodalkan onggokan video dan foto; pihak parlemen kemudian memasukan laporan polisi. Menerima laporan yang telah memenuhi alat bukti; Polda NTB lantas menyeret para terlapor ke meja interogasi.

Melalui prasangka dan tuduhan itulah ketiga belas terlapor terancam pemenjaraan. Gerakan mereka dicitrakan parlemen melakukan kerusuhan, penghasutan, dan perusakan. Padahal aksi dilakukan membawa aspirasi-aspirasi kerakyatan yang selama ini tidak mau dipenuhi dan didengarkan. Hanya dengan menerima laporan inilah aparat kepolisian lantas cekatan mencarikan pasal yang dapat menjerat para korban ke meja pengadilan. Akhirnya, tuntutan-tuntutan (terlampir) keadilan bukan saja dibungkam tapi juga diposisikan seumpamakejahatan.  Makanya sekarang para korban dibanduili seabrek dugaan pidana yang begitu rupa, bahkan terkesan mengada-ada: Pasal 55 KUHP (menganjurkan maupun membiarkan tindak pidana atau menyalahgunakan kekuasaannya); Pasal 160 KUHP (menghasut dalam rangka berbuat tindak pidana); Pasal 170 KUHP (melancarkan tindak pidana secara bersama-sama); dan terutama Pasal 406 KUHP (kesengajaan perusakan fasilitas umum atau beragam benda).

Secara gandrung dan kegirangan aparat kepolisian membaduli beragam dugaan kejahatan itu kepada para korban kekuasaan. Mereka sama sekali tidak mau tahu kemarahan massa membuncah karena kepongahan Pimpinan dan Anggota DPRD NTB yang menolak menemui demonstran. Mereka juga enggan mengerti kalau perobohan pagar Kantor DPRD NTB terjadi lantaran kelalaian penjagaan yang dilakukan polisi dan satpam. Tak mungkin gerbang parlemen dapat dirobohkan kalau saja petugas keamanan benar-benar melakukan pengamanan.

Dengan melupakan kelalaian aparat dalam mengawal jalannya protes; Polda NTB kemudian meletakkan 13 massa aksi AMR NTB sebagai pelaku utama perobohan gerbang. Dalam kondisi inilah hukum mengawali apa yang dimaksud Auguste Conmte sebagai ‘proses positivisasi’: kejahatan dibuktikan bukan melalui realitas lapangan, tapi berdasarkan kecocokan antara bunyi pasal dengan fakta ditemukannya tindak pidana. Inilah saat di mana perbuatan manusia dilepaskan dari dimensi psikologis, sosial-budaya dan ekonomi-politik. Makanya luapan emosi yang disulut kepongan parlemen dalam menemui dan menerima tuntutan massa aksi, hingga kelalaian pengamanan tidak dipertimbangkan. Soalnya positivisasi hukum menempatkan tindakan manusia bukan sebagai persoalan yang kompleks, melainkan perbuatan yang wajib dikurung dengan onggokan pasal dan tumpukan aturan perundang-undangan.

Itulah yang membuat hukum jatuh dalam apa yang dimaksud Karl Marx sebagai ‘empirisme kasar’: kenikmatan untuk menuai prinsip-prinsip praktis. Makanya hanya dengan memenuhi secuil unsur kejahatan; perbuatan 13 massa aksi kontan didugakan sebagai bentuk kriminalitas (Kronologi Aksi AMR NTB—terlampir). Keadaan demikian memperlihatkan bagiamana perbuatan demonstran bukan hanya rentan diluncurkan dengan aneka stigma, tapi juga gampang diseret dalam proses kriminalisasi. Makanya ludahan busuk parlemen begitu lancar ditelan kepolisian dengan mendugagakan para penyuara keadilan sebagai pelaku kejahatan. Dalam kondisi inilah menjadi pelayan kekuasaan. Daripada membela aspirasi dan tuntutan kaum miskin dan tertindas; polisi justru melayani kepentingan parlemen. Pantas Daniel S. Lev—melalui Hukum dan Politik di Indonesia (1990)—meyakini bagiamana hukum terkoptasi oleh kekuatan perpolitikan:

“…yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik. Yaitu hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara—apakah lebih banyak mempengaruhi proses politik, atau lebih banyak dipengaruhi politik—tergantung pada keseimbangan politik, definisi kekuasaan, evolusi ideologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya….”

Kawan, selama ini tentunya kalian menyadari bagaimana aturan dan keputusan—yang lahir serta diterapkan parlemen dengan dikawal kepolisian—selalu berlandaskan pada langgam politik neoliberal. Dalam Penghematan Melawan Demokrasi; Fase Otoriter Neoliberalisme (2015), Greg Albo dan Carlo Vanelli memberitahu kita bagaiamana doktrin neoliberalisme: Ajaran demikian mengharuskan ‘negara hadir memastikan pasar bekerja melalui serangkaian kebijakan konkrit dalam memfasilitasi pasar bebas (free market) melalui deregulasi dan privatisasi (liberalisasi dan komersialisasi)’. Inilah mengapa negara meletakkan hukum, penjara, dengan aparat-aparat represifnya untuk melindungi hak-hak milik pribadi, hingga mengembangkan demokrasi politik yang bukan untuk melindungi kemerdekaan, kebebasan bersama dan hak-hak asasi manusia; melainkan melemahkan kemampuan mayoritas rakyat (kaum miskin dan tertindas) dalam menekan dan mempengaruhi kebijakan ekonomi-politik kelas penguasa:

“…pemerintah semakin menganggap protester, dan oposisi politik pada umumnya, sebagai ancaman bagi pemulihan dan daya saing ekonomi. Berbagai mekanisme untuk ‘penertiban’—dan bahkan kriminalisasi—protes …, misalnya, menyusup ke dalam kelompok oposisi, seperti demonstran lingkungan dan protester Gerakan Okupasi, menghentikan pendanaan untuk organisasi-organisasi yang menuntut keadilan dan kesamaan, menutup ruang publik untuk protes, dan memperbesar denda dan tuntutan pidana untuk aksi-aksi protes ‘ilegal’. Berbagai jenis pengawasan, kapasitas organisasional dan teknis yang dikembangkan … tidak mengherankan, seluruh perangkat lunak untuk mengenali wajah, telepon, meretas komputer dan alat-alat elektronik, dan penggalian metadata. Penampilan formal demokrasi tetap berada dalam ‘pemilihan umum yang bebas’ dan formalisme ‘prosedur parlemen’. Namun kapasitas keamanan dan penertiban negara sedang disusun ulang dengan cara mengurangi kebebasan demokratis dan membatasi ledakan demokrasi populer yang muncul dalam aksi-aksi protes, gedung pertemuan dan tempat kerja.”

Persis seperti itulah gerakan AMR NTB dibatasi. Aksi massanya bukan hanya diancam sebagai ancaman, tapi lebih-lebih 13 massanya dijerat dengan praktik kriminalisasi. Melalui tuduhan kriminal kelas penguasa bukan hanya berupaya membungkam gerakan, melainkan pula tampil sebagai monster yang mencoba menakut-nakuti. Ketakutan soalnya menjadi metode paling ampuh dalam meluncurkan keberanian banyak pribadi. Thomas Hobbes percaya kalau setiap tindakan individu manusia paling banyak ditentukan bukan oleh akal-budi tapi emosi. Makanya dia yakin: manusia dapat dikendalikan dan diatur asal dirinya mampu dibuat takut. Persisi dengan cara inilah kekuasaan sekarang mencoba memangkas pergerakan mahasiswa dan rakyat. 

Melalui stigma dan kriminalisasi gerakan AMR NTB berusaha dilumpuhkan. Sayangnya aliansi bukan lagi menjadi individu, karena telah bertransformasi menjadi massa yang solid dan tercerahkan. Itulah mengapa ketakutan yang disemai pada individu mampu dikalahkan oleh saling-sulut dan saling-tular keberanian di antar-massa kawanan. Sikap berani seperti ini lahir dari teori, tapi praktik dan kerja-kerja kekolektifan. Dalam kondisi inilah aliansi bukan hanya melawan ketakutan individual, melainkan pula pembatasan yang tersembul dari ketakutan yang mekar di tubuh kekuasaan. Ketakutan kelas penguasa begitu memancar ketika 13 massa aksi dituding dan dipolisikan. Hanya dengan proses kriminalisasi yang berlangsung; kaum penindas bukan sekedar terbukti takut, melainkan pula memproyeksikan diri dan kelompoknya sebagai parasit. Pramoedya Ananta Toer menegaskan:

“Ketakutan telah jadi bagian mereka yang tak berani mendirikan keadilan. Kejahatan selalu menjadi bagian dari mereka yang mengingkari kebenaran maka melanggar keadilan. Dua-duanya busuk, dua-duanya sumber keonaran di atas bumi ini.”

Berbeda dengan kelas penguasa; AMR NTB bukanlah aliansi yang mudah tenggelam dalam ketakutan. Inilah mengapa—pada Jum’at (27/8) pukul 15.00-selesai—akan digelar dialog publik di Kedai Bawah Pohon. Temanya jelas menantang kekuasaan: ‘Apa Motif DPRD NTB Memenjarakan Rakyat?’ Maka dengan mendirikan kegiatan itu membuktikan bagaimana massa bukan hanya memiliki keberanian, tapi sekaligus teguh memperjuangkan keadilan. Melalui pembicaraan ini pulalah aliansi bakal menjelaskan kepada publik tentang hal-hal penting bagi gerakan: dimulai dari bagaimana kronologi kasusnya di lapangan, kacamata hukum dalam memandang persoalan, hingga posisi gerakan mahasiswa dan rakyat berkait apa yang harus dilakukan.

Dalam dialog itu sekali lagi diberitahukan. Bahwa semua kalian yang menjadi elemen-elemen pro-demokrasi diundang. Jangan biarkan kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat dilucuti oleh musuh-musuh kebenaran dan keadilan. Jika kebebasan bagi semua kaum miskin dan tertindas merupakan dasar dari kebajikan dalam masyarakat berkelas; mengapa kita tidak mau memperjuangkannya bersama? Bukankah kita mengerti bahwa pondasi dari segala hal baik bukan kebebasan untuk penindas, melainkan kebebasan bagi siapa-siapa dan mereka-mereka yang dimiskinkan dan ditindas sepanjang sejarah? Mana mungkin kebebasan seperti itu dapat direbut kalau stigma kekuasaan dan kriminalisasi gerakan mahasiswa dan rakyat dibiarkan begitu saja?

Kawan, bukankah kalian tahu: tidak ada kebebasan bila sedikit pembangkangan kaum pergerakan langsung dipukul teror, intimidasi, represi dan hukuman. Singkatnya: kebebasan kita tidak boleh dijamin dengan pembatasan yang berdiri di atas lantai kepentingan kekuasaan! Dalam memperjuangkan kebebasan bagi kaum miskin dan tertindas itulah kami mengharapkan datangnya solidaritas dari kalian. Solidaritas merupakan senjata kita semua yang menjadi korban kekuasaan. Inilah mengapa dalam dialog yang akan berlangsung kawan-kawan elemen pro-demokrasi tak sebatas diundang berdiskusi, tapi juga memberikan dukungan atas perjuangan demokratis dari AMR NTB.

“Kerjasama antara yang sederajat adalah kunci anti-otoritarianisme. Dengan kerjasama kita dapat mengembangkan dan melindungi nilai intrinsik kita sebagai individu yang unik serta memperkaya hidup dan kebebasan kita. Individu [hanya] dapat mengenali kemanusiaannya sendiri dan akibatnya menyadarinya dalam hidupnya, jika mengakuinya pada orang lain dan bekerjasama dalam realisasinya untuk kehidupan bersama.” (Ericco Malatesta)

Medan Solidaritas, 26 Agustus 2021

Atas Nama Kebebasan dan Keadilan; Panjang Umur Perlawanan!

***

Lampiran I:

Tuntutan AMR NTB

“Bangun Persatuan Gerakan Rakyat, Tolak PPKM, Bangun Demokrasi Sejati”

1. Menolak pemberian tunjangan beras untuk pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN).

2. Mendesak Gubernur NTB untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat NTB.

3. Masifkan sosialisasi terkait vaksin di seluruh wilayah NTB, dan lakukan verifikasi data kemiskinan rakyat NTB.

4. Produksi segala peralatan medis untuk memerangi Covid-19 dan berikan secara gratis kepada masyarakat.

5. Tes Covid-19 secara gratis (Sweb dan lain-lain).

6. Tolak Otonomi Khusus (Otsus) jilid II yang disahkan secara tidak demokratis di masa pandemi.

7. Mendesak Gubernur NTB agar segera menyelesaikan persoalan pandemi Covid-19 di NTB.

8. Lakukan transpanransi anggaran Covid-19 dan informasi data Covid-19.

9. Kucurkan anggaran gratis untuk pendidikan di NTB selama pandemi.

10. Stop perampasan tanah rakyat di NTB.

11. Tarik TNI-Polri dan gantikan dengan Tim Medis.

12. Sita harta koruptor, pengusaha nakal, dan potong 50% gaji Pemda untuk menangani pandemi.

13. Jalankan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Jaminan Kesehatan.

14. Segera keluarkan Surat Edaran tentang Sekolah Offline dengan Mematuhi Protokes.

15. Stop kriminalisasi gerakan rakyat.

Medan Juang, 28 Juli 2021

AMR NTB

Lampiran II:

Kronologi Aksi ARM NTB

Mataram, 28 Juli 2021

1. 10.14 Wita

Masa aksi AMR NTB Berkumpul di titik awal Aksi dengan menunggu Mobil Komando di Gelanggang Pemuda.

2. 10.23 Wita

Massa aksi bergerak dari Gelanggang Pemuda ke titik aksi yang pertama yakni: Gedung DPRD Provinsi NTB dengan arahan 3 orang Korlap Aksi.

3. 10.35 Wita

Massa Aksi sampai di persimpangan Bank Indonesia (Islamic Center) dan membentuk lingkaran dengan Orasi Politik dari masing-masing organisasi yang terlibat di dalam AMR NTB yakni: KPR, SMI, PEMBEBASAN, PB HPMD dan PMPR.

4. 11.03 Wita

Massa aksi meneruskan perjalanan ke Kantor DPRD Provinsi NTB dengan rangkaian Orasi Politik.

5. 11.15 Wita

Massa aksi sampai di titik Kantor DPRD Provinsi NTB memulai Orasi Politik tentang bagaimana kondisi masyarakat tertindas di situasi pandemi, jaminan kebutuhan dasar rakyat, persoalan krisis kesehatan yang terjadi di negara ini, fasilitas medis yang kurang di NTB dan bagaimana kaum kaya bisa mudah isolasi dengan kebutuhan, dalam orasinya menyampaikan bagaimana di NTB pedagang kaki lima terancam bangkrut dan pemerintah selalu tidak memberikan alternatif kecuali jalan buntu.

6. 11.38 Wita

Humas mengkomunikasikan dengan pihak keamanan bahwa massa aksi ingin pihak DPRD NTB menyampaikan pernyataan sikap terbukanya, Humas meminta gerbang dibuka agar massa aksi bisa menyampaikan aspirasi di dalam Gedung DPRD.

7. 11.43 Wita

Massa aksi memaksa masuk ke dalam Gedung DPRD NTB agar mendapatkan bukti bahwa tidak ada Pimpinan DPRD di dalam gedung, tetapi gerbang tetap tidak dibuka, massa aksi mendorong gerbang, setelah itu massa aksi kembali memberikan peringatan bahwa anggota DPRD harus menemui massa aksi. Namun tidak kunjung direspon dengan baik.

8. 12.01 Wita

Massa aksi mendorong gerbang hingga rubuh, pada saat gerbang didorong hanya kamera dan drawn camera yang digunakan untuk mengawasi.

9. 12.23 Wita

Massa aksi menunggu waktu ibadah sholat dzuhur dan istrahat sebentar.

10. 12.40 Wita

Massa aksi meminta membacakan pernyataan sikap, meminta jika tidak bisa masuk ke dalam maka kami meminta pernyataan dibaca di depan pintu masuk gedung tetapi aparat tidak mengijinkan kemudian membentuk barisan yang rapat.

11. 12.47 Wita

Massa aksi membacakan pernyataan sikap di Jl. Udayana depan tembok tulisan DPRD Provinsi NTB.

12. 12.52 Wita

Massa aksi kemudian melanjutkan aksi ke Kantor Gubernur NTB.

13. 13.09 Wita

Massa aksi sampai di depan Kantor Guberbur NTB, dengan Orasi Politik dari berbagi organisasi.

14. 14.25 Wita

Kesbangpol dan perwakilan menemui massa aksi dan berbicara mengenai tuntutan massa aksi, dialog terjadi antara massa aksi dan pihak perwakilan gubernuran.

15. 14.48 Wita

Kesbangpol meminta massa aksi untuk audensi terbuka pada hari Jum’at 30 Juli 2021 dan undangan menyusul setelah disimpan kontak Kordum.

16. 15.26 Wita

Massa aksi menyampaikan pernyataan sikap akan terus mengampanyekan agenda mendesak rakyat.

(0)
Author: (0)

Aku berpikir, maka aku bergerilya. Aku memberontak, maka aku ada. Aku hidup, maka aku tiada.

TULISAN INI BISA DIBAGIKAN MELALUI: