Kepolisian sebagai Lembaga Terculas dan Brutal Selengkapnya »

"/> Kepolisian sebagai Lembaga Terculas dan Brutal | Independent Movement

Kepolisian sebagai Lembaga Terculas dan Brutal

“Kamu diperintahkan untuk mematuhi hukum, sementara hukum melindungi kapitalis yang merampokmu. Kamu diajari bahwa pembunuhan itu salah. Sementara pemerintah menggantung dan menyetrum orang serta membantai mereka dalam perang.” (Alexander Berkman)

“…seragam [polisi] adalah kebohongan dan kejahatan yang menyembunyikan seseorang dari kemanusiaan mereka sendiri dan dengan mudah membuat mereka tidak manusiawi.” (Manifesto Penghapusan Polisi)

Hidup pada tatanan kapitalis maka kita selalu terancam oleh jerat-relasi makhluk-makhluk buas. Bohong jika ada kedamaian dan komitmen perdamainan dalam masyarakat berkelas. Sebab kehidupan sosial ini tidak memberi tempat mekarnya kebebasan, kesetaraan, dan solidaritas yang sejati. Melainkan memupuk manipulasi dan kekerasan dengan mengerahkan kekuatan negara sebagai alat untuk mengaburkan kepentingan-kepentingan kelas yang berkontradiksi (perang kelas: kaum penindas, penghisap dan kaya versus rakyat tertindas, terhisap dan miskin). Kepentingan itu diselubungi negara melalui tiga bentuk represi: fisik, hukum, dan ideologi. Dengan melaksanakan ketiga mode kekerasan itulah negara bukan sekedar menegaskan eksistensi, tapi juga mempertahankan legitimasi dan melancarkan akumulasi.

Persis itulah parodi kebohongan dan kejahatan menjulur. Sepanjang 2019-2021 saja, kita telah menyaksikan banyaknya aturan culas yang disarukan dan disahkan dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat: RUU KUHP, UU Minerba, Omnibus Law, Otsus Jilid II, dan sebagainya. Padahal kita mengerti bahwa aturan-aturan ini diciptakan semata-mata untuk melayani kepentingan kapitalis dan oligark yang sedang berkuasa. Kekerasan-demi-kekerasan yang menyalak dalam aksi-aksi Reformasi Dikorupsi, Mosi Tidak Percaya, dan Solidaritas untuk Bangsa West Papua membuktikan itu semua. Lebih-lebih pengerahan aparat kepolisian telah menyingkap bagaimana negara hadir dengan tiga fungsi utamanya: legitimasi, akumulasi, dan represi.

Dalam menghadapi gerakan yang mengancam stabilitas nasional, negara dengan cekatan mengerahkan kepolisian. Diterjunkannya gerombolan aparat bukan sebatas merepresi massa secara brutal dan melegitimasi kekuasaan dengan tebaran ketakutan, tapi juga menjadi ajang pemborosan dan akumulasi keuntungan. Lihat saja temuan Indonesia Corruption Watch (2020): guna menangani aksi tolak Omnibus Law saja,  Polri telah menghabiskan anggaran Rp 408,8 miliar untuk membeli pelbagai pelbagai perlengkapan pengamanan dari perusahaan—sentralized command control system for intelligence target surveillance Baintelkam (Rp 179,4 miliar); tactical mass control device polisi (Rp 66,5 miliar); helm dan rompi anti-peluru Brimob (Rp 90,1 miliar); dan alat counter UAV and Surveillance Korbrimob (Rp 2,9 miliar).

Melalui kecanggihan peralatan maka kepolisian tampil sebagai spesies-pemangsa massa. Hanya penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi bukan dianggap sebagai bentuk kesewenangng-wenangan, melainkan suatu kewajiban yang dinstruksikan melalui Telegrem Kapolri Nomor: STR/645/X/PAM.32/2020. Perintah ini memberi pembenaran terhadap pelbagai praktik brutal aparat: menggencarkan aktivitas intelijen dan deteksi dini untuk mencegah, meredam, dan mengalihkan aneka protes, unjuk rasa, serta mogok kerja; malancarkan patroli siber, manajemen media, dan kontra narasi untuk melemahkan isu-isu yang mengganggu kententraman pemerintah dan pengusaha; dan tidak memberikan izin terhadap setiap kegiatan yang berpotensi untuk meradikalisasi massa.

Didukung oleh kelimpahan anggaran, kecanggihan peralatan, dan pembenaran aturan; maka kepolisian tampil begitu buas dan berdigdaya. Amnesty International mencatat bahwa sepanjang aksi tolak Omnibus Law terdapat 402 kasus kekerasan aparat kepolisian yang tersebar di 21 provinsi dengan total korbannya mencapai 6.658 jiwa. Sementara pada aksi Reformasi Dikorupsi di tahun sebelumnya, Yayasan Lebaga Bantuan Hukum Indonesia pun ikut memperlihatkan temuan mencengangkan: mengahadapi letusan gerakan rakyat maka polisi melakukan penangkapan terhadap 3.539 massa, menyiksa 474 orang dan menahan 326 lainnya. Sekarang polisi tetap saja melangsungkan kesewenang-wenangannya.

Dalam tahun-tahun ini kita kembali dipertontonkan onggokan berita tentang tindakan keji dan hina dari petugas-petugas kepolisian: mulai dari pemanggilan Pimpinan KASBI setelah Aksi IWD 2021; penangkapan dan penahanan 3 IRT bersama 1 balitanya atas konflik dengan perusahaan tembakau di Loteng;  penangkapan 10 mahasiswa UNS dan penetapan tersangka terhadap 9 peserta Aksi Hardiknas 2021; kriminalisasi terhadap 1 Paralegal dan Asisten Pengacara Publik LBH Jakarta serta 3 Paralegal PBHI Jakarta; penetapan tersangka Dinar Candy; penangkapan peternak di Blitar; penghapusan graffiti yang mengandung kritik dan perburuan seniman mural; pembubaran paksa dan kriminalisasi yang disasarkan untuk 17 aktivis Papua dalam Aksi Roma Agreement 2021; caci-maki dan pemukulan kepada mahasiswa yang ditilang di Bima; adegan smackdown kepada mahasiswa di Tangerang; penganiayaan orang miskin sampai terkapar di Deliserdang; penolakan laporan kekerasan seksual hingga pelecehan seksual yang dilakukan pimpinan aparat kepolisian.

Semua kebiadaban itu menunjukkan kepada kita bagaimana berdaulatnya polisi di atas massa-rakyat. Bahwa polisi hadir di tengah-tengah kehidupan sipil bukan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani. Melainkan melakukan kontrol sosial secara tersistematis, terorganisir, dan penuh manipulasi. Georgio Agamben melihat fenomena ini sebagai mistifikasi dari situasi perang dalam masyarakat. Pada tulisannya tentang Polisi Berdaulat (1991), dia menjelaskan seperti berikut:

“Salah satu pelajaran paling tidak ambigu dari Perang Teluk adalah konsep kedaulatan yang akhirnya diperkenalkan ke dalam sosok polisi. Sikap acuh tak acuh dengan penerapan ius belli (hukum perang) yang sangat merusak disamarkan di sini hanya sebagai ‘operasi polisi’…. Intinya bahwa polisi—bertentangan dengan opini publik—bukan sekedar fungsi administratif dari penegakan hukum; sebaliknya, polisi … adalah tempat di mana kedekatan dan pertukaran yang hampir konstitutif antara kekerasan dan hak yang menjadi ciri sosok kedaulatan (negara) ditampilkan lebih telanjang dan jelas daripada di tempat lain.”

Itulah mengapa: bohong jika ada yang mengatakan kalau tujuan aparat kepolisian adalah membasmi kejahatan, mencari kebenaran, dan menegakkan keadilan. Soalnya eksistensi polisi tidak demikian. Realitas justru membuktikan bahwa kepolisian sebagai kerumunan spesies yang memerangi aspirasi-aspirasi terbaik dari rakyat dengan keculasan dan kejahatan yang terlembagakan. Dalam Manifesto Penghapusan Polisi (2020) kamerad-kamerad sosialis-libertarian, kita diberitahu bahwa karakter utama aparat kepolisian tidak pernah beringsut dari kepentingan kelas penguasa pada sebuah negara: (1) polisi membuktikan realitas kekuasaan. Mereka benar-benar mewujudkannya; (2) polisi melegitimasi monopoli atas kekerasan; dan (3) polisi adalah konservasi negara sendiri: membangun sarana mereka untuk menggunakan kekuatan dan memantau individu tanpa batas. Singkatnya, hubungan antara polisi dan negara dapat dilukis:

“…semua polisi negara adalah totaliter, dalam bentuk embrio dan semangat. Bahwa mereka ada tidak bergantung pada apakah tujuan yang dikejar oleh negara menguntungkan mereka, bukan apakah negara memiliki mereka di bawah kendalinya. Karena pada akhirnya borgol yang dipasang polisi di tangan tersangka [dana setiap represi yang dilakukannya] selalu merupakan kontak langsung yang nyata dan tulus antara kenyataan dan negara…. Semua kontak lain yang menurut negara dipertahankan dengan kenyataan adalah imajiner, atau lebih tepatnya simbolis: pajak, subsidi, bantuan negara, layanan publik, dll. Kontak ini tidak nyata [ilutif-manipulatif] karena tidak memiliki pegangan langsung pada tubuh warga negara, tetapi obyek berupa uang, pelayanan nasional, barang publik, dll. Penggunaan kekerasan oleh negara bukanlah sebuah konvensi atau undang-undang yang dirumuskan secara jelas. Ini adalah realitas di atas segalanya, realitas fisik dan material pada tingkat tertinggi.”

Dalam kondisi inilah tiap-tiap praktik kepolisian menjadi ekspresi paling nyata dari kehadiran negara. Terutama untuk mengawasi, mengontrol, hingga memastikan telaksananya tujuan utama dari berdirinya negara: mendamaikan kepentingan-kepentingan kelas yang ada. Membawa mandat itulah polisi menasbihkan kebohongan dan kekerasan sebagai metode utamanya. Perpaduan antara keduanya membuat aparat kepolisian tidak tampil memonopoli sarana kejahatan, melainkan melalukan monopoli terhadap legalitas berbuat jahat terhadap musuh-musuh negara. Hukum adalah pembenaran umum dari kejahatan-kejahatan polisi. Berpijak pada aturan yang melayani kepentingan kelas penguasa, maka mereka dapat melakukan hal-hal brutal secara rutin dan sengaja. Bahkan melalui peraturanlah aparat dapat membela diri atas manipulasi dan kebrutalan yang dilakukan, hingga menghindarkan dirinya dari kemarahan kolektif warga. Dengan mendapat dukungan dan perlindungan ekstra oleh hukum inilah mengapa polisi-polisi tidak dapat dikategorikan sebagai penduduk atau pekerja biasa, melainkan bagian dari kelas penguasa. Dalam Tujuh Mitos tentang Polisi (2020), Krimethinc menejelaskan mengenai itu:

“Polisi adalah pekerja seperti kita; mereka harus menjadi sekutu kita. Sayangnya, ada kesenjangan besar antara ‘seharusnya’ dan ‘ada’. Perang polisi adalah untuk melayani kepentingan kelas penguasa; siapa pun yang tidak memiliki pengalaman buruk dengan mereka, kemungkinan besar memiliki hak istimewa, penurut, atau keduanya. Petugas polisi saat ini tahu persis apa yang mereka hadapi ketika mereka bergabung dengan kepolisian—orang berseragam tidak hanya mengeluarkan kucung dari pohon [tapi lebih-lebih mengawasi dan mengontrol dengan praktik kekerasan]. Ya, sebagian besar mengambil pekerjaan itu karena tekanan ekonomi, tetapi membutuhkan gaji bukanlah alasan untuk mengusir keluarga, melecehkan anak muda kulit berwarna, atau menyemprot demonstran. Mereka yang hati nuraninya dapat terbeli [atau dikungkung oleh perintah atasan—hierarki dan terbirokratisasi] adalah musuh potensial…. Polisi bukanlah sembarang pekerja; merekalah yang memilih untuk mendasarkan mata pencaharian mereka pada mempertahankan tatanan yang berlaku, sehingga tidak mungkin bersimpati kepada ‘mereka’ yang ingin merubahnya.”

Itulah mengapa bukan saja tidak mungkin menjadikan polisi sebagai sekutu, tapi juga sukar memperolah pembelaan dan pelayan tulus di bilik-bilik kepolisian. Hukum dengan keadilan tidak sama dan seiring-sejalan. Tak menjadi tujuan hukum untuk membela kepentingan kaum tertindas, terhisap dan miskin. Hukum soalnya lebih mirip daun pintu yang mengikuti genggaman dan arahan kekuasaan. Polisi pula sebagai penegak hukum sangat tidak-tidak bisa diharapkan memagut rasa perikemanusiaan dan perikeadilan. Soalnya sejak masuk dalam institusi ini manusia-manusia akan diasingkan dari dirinya sendiri hingga segala kualitas-kualitas kemanusiaanya begitu rupa. Proses alienasi ini berlangsung melalui pembagian-pembagian kerja, ketegangan teknokratis dan birokratisasi, serta keketatan-keketatan hierarki kelembagaannya.

Situasi itulah yang membuat spesies polisi tidak lagi menjadi pengemban aktif dari potensial-potensial kemanusiaan yang dimilikinya, melainkan terjerat dalam kubangan tugas, perintah, dan segala persoalan jabatannya. Merosotnya kedirian polisi menjadi makhluk yang tidak manusiawi, maka bukan sekedar brutalitas yang menjadi praktik rutinnya tapi juga beragam hal-hal buas lainnya. Lihat saja bagaimana mereka memerangi keadilan dengan beragam prosedur institusi yang rumit, beronggok, dan bertele-tele. Untuk setiap laporan tindak pidana tak semuanya bisa ditangani secara seksama. Parameter penanganan, berat-ringannya vonis hingga penjang-pendeknya hukuman tak sekedar dilihat dari tinggi-rendahnya status sosial korban dan pelaku, melainkan pula kaitan kasus dengan kepentingan kelas penguasa. Begitulah polisi melayani kekuasaan di mana-mana, baik di ruangan tertutup maupun di lapangan terbuka!

“Polisi bukan juru selamat! Ketidakseimbangan sosial dan ketakutan yang dipelihara dengan keculasan dan kebrutalan polisi itu tidak menghasilkan kedamaian dan komitmen perdamaian, melainkan memekarkan ketidakadilan dan menyingkap peperangan kelas.”

No Justice, No Peace; Fuck the Police!

Penulis (A) dan perancang poster (RO) keduanya merupakan kamerad dari Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN) Kolektif Kota Mataram. Karya ini dibuat berdasarkan program organisasi: menulis secara rutin guna melancarkan edukasi, agitasi dan propaganda.
(0)
Author: (0)

Aku berpikir, maka aku bergerilya. Aku memberontak, maka aku ada. Aku hidup, maka aku tiada.

TULISAN INI BISA DIBAGIKAN MELALUI:

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *