Hentikan Proses Kriminalisasi terhadap 13 Massa Aksi AMR NTB, Bebaskan Victor Yeimo dan Seluruh Tapol West Papua Selengkapnya »

"/> Hentikan Proses Kriminalisasi terhadap 13 Massa Aksi AMR NTB, Bebaskan Victor Yeimo dan Seluruh Tapol West Papua | Independent Movement

Hentikan Proses Kriminalisasi terhadap 13 Massa Aksi AMR NTB, Bebaskan Victor Yeimo dan Seluruh Tapol West Papua

Seruan Kemanusiaan

Komite Aksi Kamisan Mataram

“Kita harus menyangsikan bagaimana Polisi dengan entengnya mengkriminalisasi rakyat hanya karena dugaan dan prasangka. Padahal aktor yang paling mencurigakan bukanlah rakyat, melainkan aparat kepolisian yang bekerja untuk melayani kepentingan kelas penguasa.” (Korban Banalitas Negara)

“…tuan jaksa jawab tuan jaksa/undang-undang mana bikinan siapa/yang mengijinkan pejabat negara menganiaya rakyat/dan menginjak-injak hak-haknya. tuan jaksa jawab tuan jaksa/undang-undang mana bikinan siapa/yang memberi hak kepada pejabat negara/meremehkan nyawa. tuan jaksa jawab tuan jaksa/tanyakan kepada para ibunda/di mana pun juga/siapa rela/bila anaknya/terancam keselamatan jiwanya?” (Wiji Thukul; Ibunda)

“Ketika fakta memihak kepada Anda, berdebatlah dengan fakta. Ketika hukum ada di pihak Anda, bertahanlah dengan hukum. Ketika Anda tak punya dua-duanya, berteriaklah!” (Al Gore)

Rabu (28/7) lalu, AMR NTB menggelar demonstrasi. Rutenya dimulai dari Gelanggang Pemuda KNPI NTB, Gedung DPRD NTB, sampai Kantor Gubernur NTB. Protes ini didorong oleh pelbagai organisasi: AMPR, PBHPMD, SMI Mataram, KPR NTB, dan PEMBEBASAN Mataram. Mereka mengangkat tajuk ‘Bangun Persatuan Gerakan Rakyat, Tolak PPKM, dan Wujudkan Demokrasi Sejati’. Memancang tema inilah organisasi-organisasi itu bersekutu dalam memperjuangkan kepentingan kaum miskin dan tertindas. Kepentingannya nampak jelas melalui seabrek tuntutan yang meliputi: stop kriminalisasi gerakan rakyat dan perampasan lahan; berikan pendidikan dan kesehatan gratis selama pandemi; lakukan transparansi anggaran, sosialisasi-informasi dan produksi peralatan medis untuk menanggulangi Covid-19, serta tarik TNI-Polri lalu gantikan dengan Tim Medis; sita harta koruptor, pengusaha nakal, dan potong gaji Pemda NTB 50% guna penanganan pandemi; tolak Otsus Papua jilid II; dan berlakukan UU Karantina Wilayah demi memenuhi kebutuhan dasar warga selama mewabahnya korona.

Hanya saat berjalannya aksi tuntutan-tuntutan itu tak sekedar diabaikan, melainkan pula berusaha dienyahkan. Sekretaris Dewan DPRD NTB Mahdi tampil sebagai penanggung jawab dalam melancarkan perbuatan demikian. Dia sengaja dipasang oleh anggota dan pimpinan partai-partai borjuis untuk menemui massa. Mula-mula kehadirannya dikawal ketat oleh gerombolan aparat: polisi bersenjata lengkap hingga intel-intel berpakaian preman. Di hadapan aliansi dirinya tidak hanya memberikan informasi tentang gedung DPRD yang di-lock-down dan ketiadaan wakil-wakil rakyat di sarang parlemen. Tetapi lebih-lebih menuding gerakan dengan stigma anarkis. Berdasarkan anggapan inilah massa aksi AMR NTB bukan lagi dipandang sebagai demonstran, namun dituduh menjadi pelaku kriminalitas.

Berdiri di atas prasangka dan tuduhan itulah Mahdi melaporkan anak-anak muda yang dituduh melakukan tindakan kriminal ke kantor polisi. Pada 13, 18, dan 20 Agustus 2021 Polda NTB mengeluarkan surat pemanggilan terhadap 13 individu pro-demokrasi dari AMR NTB. Dalam semua keterangan panggilan yang menyasar massa aksi, polisi memang memberi alasan kenapa mereka wajib menurutinya. Hanya surat-suratnya tidak menerakan secara eksplisit bahwa ketigabelasnya terlibat dalam sebuah perkara melawan hukum, negara, dan terutama kelas penguasa. Daripada menjelaskan tentang kepentingan utama dalam upaya kriminalisasi itu; aparat justru menaburi suratnya dengan penghasulan bahasa perkara, dugaan tindak pidana, hingga aneka pasal penjerat mereka:

“…dalam perkara di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut orang lain supaya melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan/atau di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang/barang dan/atau turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 170 KUHP dan/atau Pasal 406 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP.”

Dengan keluarnya surat panggilan itulah 13 massa aksi AMR NTB resmi berada dalam proses kriminalisasi. Dengan tudingan menghasut dan merusak; mereka bukan hanya sudah ada yang dipanggil memberi keterangan ke polisi, tapi terutama akan banyak yang dinterogasi secara intimidatif untuk mengaku salah hingga dipaksakan menerima sanksi segala. Badai dan Wawan telah duluan memberikan sejumlah keterangannya; sementara Angga, Nesta, Anton, A’an, Jacky, Charly, Afrizal, Dimas, Aba To’i, Awan dan Ijul juga bakal menyusul segera. Berdasarkan laporan Sekwan DPRD NTB; ketiga belas anak muda ini diseret ke arena pidana. Meski telah memasuki medan perjuangan yang berbeda, namun lawan-tanding dari kawan-kawan aliansi tetap sama: spesies-spesies parlemen dan gerombolan kepolisian selaku pelayan kepentingan kelas penguasa.

Melewati pertarungan itulah mengapa sekarang AMR NTB mengharapkan solidaritas dari elemen-elemen pro-demokrasi. Panggilan ini ditujukan untuk semua individu, organisasi, aliansi, dan front yang mengaku dirinya demokratis. Kepada kalian; AMR NTB meminta diberikannya perhatian, dukungan, dan advokasi dalam beragam bentuk gerakan solidaritas. Sudah tidak mungkin tajuk dan tuntutan yang membawa kepentingan rakyat dilumpuhkan dengan stigma menghasut dan merusak? Lebih-lebih tak bisa lagi dibiarkan hukum di negeri ini terus-menerus melayani kepentingan penindas? Bukankah sudah muak kita melihat bagaimana bersekutunya TNI-Polri bersama pengusaha-birokrat-politikus dalam memberangus gerakan kaum miskin dan tertindas?

Tengoklah kekerasan-demi-kekerasan yang berlangsung dalam tahun-tahun belakangan ini. Bukankah semua itu meletup atas tindakan-tindakan brutal polisi dan tentara yang melindungi kepentingan pengusaha, birokrat dan politikus? Buka kembali berita tentang ledakan represifitas aparat saat Aksi Reformasi Dikorupsi: sepanjang tanggal 24, 25, dan 30 September 2019 ribuan orang ditangkap dan ditahan hanya karena tuduhan melakukan kerusuhan di depan Gedung Parlemen Senayan. Padahal protes yang mereka gelorakan tak ditujukan untuk berbuat rusuh, melainkan pula menentang aneka peraturan sewenang-wenang: RKUHP, Revisi UU KPK, RUU Minerba, RUU Pertanahan, dan lain-lain. Dalam insiden banalitas kejahatan negara menjadi peristiwa kekerasan aparat terbesar sepanjang reformasi. Soalnya enggan sekedar kriminalisasi yang dilakukan, namun juga penyiksaan yang berujung kematian, pengejaran membabi-buta, dan pembatasan informasi begitu rupa. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat temuan itu dalam Catahu 2019; Reformasi Dikorupsi, Demokrasi Direpresi:

“Tercatat ada lima korban meninggal baik mahasiswa maupun pelajar di berbagai tempat. Meskipun demonstran sudah membubarkan diri, polisi melakukan perburuan terhadap mereka yang identik dengan ciri-ciri demonstran termasuk melakukan kekerasan terhadap jurnalis dan petugas medis serta melakukan pemburuan dan pengrusakan terhadap mobil ambulans. Dalam video yang viral beredar di masyarakat, dengan mudahnya mereka ditangkap sambil dianiaya beramairamai, terjadi berbagai praktik penyiksaan terhadap mereka yang ditangkap. Fatalnya kemudian, upaya paksa yang dilakukan dimulai dengan penangkapan, penahanan, penyitaan maupun penggeledahan sampai dengan penetapan tersangka tidak diberitahukan kepada keluarga. Dalam penanganan aksi unjuk rasa ini transparansi dan akuntabilitas kepolisian begitu memprihatinkan. Banyak keluarga yang kebingungan. Bahkan, di antara mereka sempat dilaporkan hilang karena tidak diketahui bagaimana kondisi dan keberadaannya. Ironisnya lagi, mereka diperiksa entah sebagai saksi atau tersangka tanpa kehadiran penasihat hukum termasuk kepada anak.”

Banalitas kejahatan yang berlangsung selama 2019 kelak kembali dipertontongkan pada 2020. Di tahun ini keberingasan aparatus represif negara mementas sepanjang aksi-aksi Mosi Tidak Percaya, Hentikan Rasisme, Tolak Otsus Jilis II dan Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi Bangsa West Papua. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) membukukan onggokan kekerasan ini melalui Catatan Hari HAM 2020; HAM dalam Bayang-Bayang Otoritarianisme. Sektor-sektor yang dilanggar kelas penguasa beraneka: mulai dari hak-hak sipil dan politik, hingga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pelanggaran terhadap hak-hak inilah yang memicu pelbagai masalah: terbitnya regulasi bermasalah, tiadanya perlindungan terhadap pejuang HAM, menyusutnya kebebasan sipil, diberangusnya hak berekspresi, dibatasinya kebebasan beribadah dan beragama, meledaknya serangan siber, dan menjalarnya manipulasi serta kebrutalan saat Pemilu dan penanganan Covid-19. Di sisi lain otoritarianisme negara tampil semakin keji dan hina terhadap bangsa tertindas. KontraS menulis:

“Setiap tahunnya angka kekerasan di Papua selalu muncul dan tidak juga mengalami penurunan yang signifikan. Selama tahun 2020, hampir dalam setiap bulannya terjadi peristiwa kekerasan yang menimpa masyarakat Papua. Berdasarkan hasil pemantauan KontraS dalam kurun waktu Januari-Desember 2020 telah terjadi 40 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Polri, TNI maupun keduanya dengan didominasi oleh tindakan penembakan, penganiayaan, dan penangkapan sewenang-wenang. Puluhan peristiwa yang terdokumentasikan ini mengakibatkan kurang lebih 276 orang menjadi korban, baik korban luka, tewas, maupun ditangkap. Kekerasan yang terus melanggeng di Papua merupakan buah dari pendekatan keamanan yang terus dipakai pemerintah untuk menjawab permasalahan di Papua. Tujuan pengamanan yang digaungkan pemerintah justru menelan korban dan semakin menghilangkan hak atas rasa aman yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat Papua. Secara lebih jauh, kasus kekerasan yang mendominasi selama setahun terakhir adalah extrajudicial killing atau pembunuhan di luar prosedur hukum yang kian marak menimpa masyarakat sipil Papua. KontraS mencatat di Januari-Desember 2020 setidaknya terdapat 10 peristiwa pembunuhan di luar proses hukum yang mengakibatkan 20 orang meninggal dunia. Ironisnya, korban dari peristiwa ini tidak hanya menimpa orang dewasa, tetapi juga anak sekolah. Permasalahan ini menjadi cerminan kebrutalan dan pertimbangan serampangan dari aparat di Papua yang kerap kali berdalih bahwa orang-orang yang disasar adalah KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata).”

Di samping pembunuhan yang diawali dengan tuduhan KKB, kekerasan di tanah Papua yang masih berlangsung sampai sekarang adalah kriminalisasi berlandaskan aneka stigma. TNI-Polri yang melayani kepentingan kelas penguasa adalah aktor utama dalam setiap penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan di sana. Dalam Tidak Ada Tahanan Politik? Pembukangman Protes Politik di Papua Barat (2013), Tapol Internasional mendata: selama tahun 2012, sebanyak 210 aktivis dan pejuang kemerdekaan Papua dipenjara. Dari dua ratusan penangkapan yang terjadi; lebih dari separuhnya terjadi pada saat demonstrasi (109 kasus)—terutama terbanyak menimpah anggota KNPB (60 kasus). Terbaru, Lembaga Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyumbangkan laporan bahwa sepanjang Agustus-Desember 2019 kriminalisasi terhadap gerakan rakyat Papua semakin bertambah: dari 26 Tapol pada 2018, meningkat jadi 77 Tapol di 2019. Bahkan hingga Agustus 2021, puluhan orang itu masih dipenjara. Victor Yeimo adalah salah satu di antaranya. Selama penahan kondisinya terus-menerus mengalami penurunan daya. Kesehatan mental dan badannya benar-benar terganggu. Sampai sekarang dirinya dikabarkan masih mengalami sakit yang tiada terkira. Semua ini disebabkan bukan hanya oleh buruknya sarana dan prasarana, melainkan pula kepongahan sipil penjara. Tapol Internasional mencatatnya begitu:

“Ada banyak masalah dalam penjara di Indonesia, seperti kelebihan kapasitas para tahanan dan harus tinggal lebih lama karena macetnya pengurusan administrasi, ditambah pula kondisi penjara yang buruk. Seperti penjara lainnya, penjara di Papua Barat memiliki persoalan yang sama, misalnya penjara Abepura, Fak-Fak, Manokwari, Sorong dan Merauke memiliki kelebihan jumlah tahanan dari kapasitas penjara…. Menurut para pengacara HAM yang ada di Jayapura, penjara-penjara yang ada di Papua Barat mengalami masalah kekurangan air bersih, kurangnya fasilitas medis, kesombongan para sipir, dan penggunaan kekerasan di dalam penjara. Para tahanan politik di Papua Barat mungkin yang lebih mudah mendapat tindakan kekerasan dan diskriminasi….”

Dengan kejamnya tindakan kriminalisasi dan getirnya kehidupan penjara itulah mengapa dalam seruan kemanusiaan ini kami tidak saja memanggil segenap elemen pro-demokrasi untuk mendukung dihentikannya proses kriminalisasi terhadap 13 massa aksi AMR  NTB. Tetapi juga memperjuangkan kebebasan bagi seluruh Tapol West Papua. Apalagi kalian tentunya mengerti kalau upaya-upaya kriminalisasi terhadap Rakyat-Bangsa Indonesia dengan Rakyat-Bangsa West Papua selalu serupa: penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan yang berlangsung sampai sekarang selalu diawali dengan prasangka dan tuduhan yang berbentuk stigma-stigma menyeramkan, picik, dan mengada-ada. Stigma bagi Erving Goffman merupakan permainan tanda yang sangat membahayakan citra. Bahkan tujuan dari penyetigmaan sangat durjana: ‘diperlihatkan dan menginformasikan kepada masyarakat bahwa orang-orang yang mempunyai tanda tersebut adalah seorang budak, kriminal, atau seorang pengkhianat serta suatu ungkapan atas ketidakwajaran dan keburukan status moral yang dimiliki seseorang’.

Dalam kemampuan mendiskualifikasi dan mengisolir seseorang dari pergaulan hidup bersama berdasarkan citra-citra tertentu, maka stigma sebenarnya merupakan bentuk lain dari rasisme. Hanya rasisme lazimnya tersalurkan melalui identitas-identitas rasial, sedangkan stigma menjulur melewati kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Meski agak berbeda saluran tapi keduanya serupa: sama-sama menjadi monumen dominasi kelas penguasa terhadap kelas tertindas. Itulah mengapa pada kehidupan masyarakat berkelas biasanya stigma dan rasisme dikobarkan oleh beragam institusi kekuasaan. Termasuk parlemen dan kepolisian. Di West Papua, rasisme di bangun dengan beragam proyeksi negatif: monyet, tikus tanah, separatis, kriminal bersenjata, hingga teroris. Sementara di Indonesia, stigma didirikan melalui beragam pemaknaan peyoratif terhadap komunisme dan anarkisme: anti-Tuhan, anti-agama, sesat-kafir, pengacau, perusuh, perusak, penghancur, dan sebagainya.

Tampilnya parlemen dan kepolisian sebagai penopang stigma maupun rasisme itulah yang membuat banyak produk hukum dan penerapannya beringsut dari rasa keadilan. Di Papua, kita tahu: ada UU Otonomi Khusus yang sejak pembuatan hingga pelaksanaannya ternodai oleh tabuhan kekerasan dan penghisapan yang begitu rupa. Di Indonesia, kita menyadari: sudah banyak aturan dan pelaksanaan kebijakan yang keji dan hina. Hanya semua peraturan itu bukan hanya dikawal ketat bukan hanya melalui pukulan tongkat, tendangan lars, sayatan bayonet, dan letusan senjata di lapangan saja; melainkan pula penegakan hukum dalam lembaga peradilan yang berpihak terhadap kepentingan kelas penguasa. 

Dengan melayani kepentingan kelas penguasa, maka stigma dan rasisme yang disemprotkan aparat-aparat penegak hukum selalu menyasar musuh-musuh kelas berkuasa. Dalam kodisi inilah rakyat miskin dan bangsa tertindas selalu menjadi sasaran utamanya. Ditangkap dan ditahannya ratusan aktivis dan pejuang kemerdekaan West Papua, hingga dikriminalisasinya 13 massa aksi AMR NTB adalah buktinya. Setiap kriminalisasi yang berlangsung tak saja memperlihatkan bagaimana identitas mangsanya diperburuk lebih dahulu dengan pelbagai penandaan, melainkan pula menampakan seberapa hinanya citra yang disematkan hukum kepada orang-orang tertindas dan miskin. Melalui kobaran stigma dan rasisnya praktik berhukum, maka hukum seolah berjalan bukan karenaadanya penegak hukum melainkan kehadiran sasaran yang diasosiasikan melakukan pelanggaran.

Bergerak mengikuti kepentingan kelas penguasa seperti itulah mengapa hukum tak sekedar menjadi bayang-bayang kekuasaan, melainkan pula suara bengis komplotan pemangku kekuasaan. Pada masa Kolonial Belanda dan Orde Baru, pemerintah mengkriminalisasi kaum miskin dan tertindas dengan alasan stabilitas. Kini kenaifan itu rupanya diwarisi terus-menerus. Apa yang dialami ratusan aktivis dan pejuang kemerdekaan West Papua hingga 13 massa AMR NTB lagi-lagi merupakan contoh demikian. Fenomena ini disebut Hannah Arendt sebagai perbudakan diam-diam. Meluncurnya hukum dalam modus perbudakan inilah yang membuat para penegak hukum lancing mendekati persoalan kaum miskin dan tertindas dengan stigma yang beragam. Cuma bermodalkan pengetahuan normatif atas unsur-unsur kejahatan; mudah sekali tiap tindakan orang miskin dan tertindas dicengkram menggunakan unsur demikian. Singkatnya: apabila perbuatan sasarannya mengandung kesangsian atau perlawanan terhadap kekuasaan, maka secara cekatan dapat digolongkan sebagai tindak kejahatan. Dalam Keadilan Tidak untuk yang Miskin (2010), Eko Prasetyo memandang cara berhukum begini mendorong mekarnya ketidakadilan:

“Keadilan tak jadi pergulatan karena memang hukum kehilangan tali imaginasinya. Profesi hukum makin terampil dan profesional. Keterampilannya membuat hukum menjadi perkara tekhnis yang selalu melibatkan serangkaian unsur baku. Hukum dilecut dalam urutan-urutan pasal dan dirangkai oleh  prosedur yang kebal terhadap kritik. Tiap gugatan atas perkara jahat selalu aparat berlindung di balik asas pembuktian. Berdampingan dengan itu adalah asas praduga tak bersalah. Hingga posisi tersangka, terdakwa, dan orang bebas amat gampang dipertukarkan. Hukum berposisi independen bukan karena kekuatan lugasnya yang tak bisa dipengaruhi, tapi karena keraguannya untuk memastikan posisi. Penegak hukum pada dasarnya bagian dari kekuasaan tapi untuk menyebut posisi itu secara terang-terangan pastilah mengandung dilema. Sejarahnya menunjukkan bagaimana hukum memang tongkat pemukul bagi siapapun yang melanggar ketertiban. Dan korbannya adalah mereka yang berada di posisi sosial paling buncit.”

Melihat jalannya perbudakan dan ketidakadilan dalam rel berhukum di negeri inilah seruan kemanusiaan ini dikumandangkan. Kami yakin: kawan-kawan yang menjadi bagian dari elemen-elemen pro-demokrasi bersedia memberikan dukungan terhadap para korban kekuasaan. Terutama melalui beragam gerakan solidaritas dalam mengampanyekan dan meneruskan tuntutan:

1. Stop Kriminalisasi terhadap Gerakan Rakyat Indonesia dan West Papua.

2. Hentikan Proses Penyidikan terhadap 13 Massa Aksi AMR NTB.

3. Bebaskan Seluruh Massa Aksi AMR NTB, Victor Yeimo, dan Seluruh Tahanan Politik West Papua Tanpa Syarat.

4. Akhiri Stigma Hukum pada Rakyat Miskin Indonesia dan Politik Rasial terhadap Bangsa Tertindas West Papua.

5. Pecat Kapolda NTB dan Kapolda Papua Barat karena Telah Membiarkan Berjalannya Perbudakan dan Ketidakadilan dalam Berhukum.

6. Berhentikan TNI-Polri dalam menangani Covid-19 di Indonesia dan Tarik Mundur Pasukan Organik dan Nonorganik dari Seluruh West Papua—sebagai Syarat Tegaknya HAM dan Demokrasi.

7. Tolak PPKM dan Otsus Jilid II; Terapkan UU Karantina Wilayah Selama Pandemi dan Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis bagi Rakyat-Bangsa West Papua.

Medan Perlawanan, 21 Agustus 2021

Atas Nama Solidaritas; Panjang Umur Perlawanan,

Komite Aksi Kamisan Mataram

(0)
Author: (0)

Aku berpikir, maka aku bergerilya. Aku memberontak, maka aku ada. Aku hidup, maka aku tiada.

TULISAN INI BISA DIBAGIKAN MELALUI:

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *