Warta Nasional

Segera Hentikan Operasi Militer di Maybrat dan Seluruh West Papua

Petisi Rakyat Papua Hampir 2.000 warga masyarakat sipil di kabupaten Maybrat wilayah Aifat Selatan, tepatnya di kampung Kisor dan Awet Maym telah mengungsi keluar dari desa mereka sejak tanggal 3 September 2021 akibat operasi besar-besaran oleh militer Indonesia. Dan saat ini para pengungsi sedang tersebar di beberapa kampung tetangga seperti Aitinyo, Sabun, Susmuk, dan sebagainya. …

Segera Hentikan Operasi Militer di Maybrat dan Seluruh West Papua Selengkapnya »

TULISAN INI BISA DIBAGIKAN MELALUI:

Bebaskan Victor Yeimo Tanpa Syarat dan Berikan HMNS bagi Bangsa West Papua

Petisi Rakyat Papua (PRP), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) KK Lombok, dan Solidaritas Penangkapan terhadap Juru Bicara Internasional Petisi Rakyat Papua (PRP) yang juga Juru Bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo pada 9 Mei 2021 dengan dalil kasus rasisme 2019 adalah bukti Negara Indonesia kembali menghidupkan isu rasial di kalangan rakyat Papua dan …

Bebaskan Victor Yeimo Tanpa Syarat dan Berikan HMNS bagi Bangsa West Papua Selengkapnya »

TULISAN INI BISA DIBAGIKAN MELALUI:

Jangan Biarkan Victor Yeimo Mati dalam Tahanan, Pengobatan Lebih Dahulu Sebelum Proses Hukum di Pengadilan

PRESS RELEASE Badan Pengurus Pusat KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (BPP-KNPB) Polda Papua, kejaksaan sengaja membiarkan Victor Yeimo dalam tahanan Mako Brimob ingin menghilangkan nyawanya dalam tahanan. Sebab selama 3 bulan ditahan tanpa mempedulikan kesehatannya sampai saat ini. Karena penangkapan Juru Bicara Internasional KNPB Pusat VICTOR YEIMO pada tanggal 9 Mei 2021 di Kota Jayapura, oleh Polda …

Jangan Biarkan Victor Yeimo Mati dalam Tahanan, Pengobatan Lebih Dahulu Sebelum Proses Hukum di Pengadilan Selengkapnya »

TULISAN INI BISA DIBAGIKAN MELALUI:

AMP KK JEMBER : TOLAK OTONOMI KHUSUS JILID II Lawan Rasisme, Bebaskan Viktor Yeimo dan Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi Rakyat West Papua

Salam pembebasan nasional Papua barat! Amolongo, nimo, koyaoo, koha, kosa, amakanie, kinaonak, yepmum, Dortmund, tabea mufa, walak, foi moi, wainambei, nayaklak, wa wa wa Penangkapan terhadap Juru Bicara Petisi Rakyat Papua yang juga Juru Bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Viktor F. Yeimo dengan dalil kasus Rasisme 2019 adalah bukti Negara Indonesia kembali menghidupkan …

AMP KK JEMBER : TOLAK OTONOMI KHUSUS JILID II Lawan Rasisme, Bebaskan Viktor Yeimo dan Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi Rakyat West Papua Selengkapnya »

TULISAN INI BISA DIBAGIKAN MELALUI:

New York Agreement; Perjanjian Ilegal dan Diskriminasi bagi Rakyat-Bangsa West Papua

Kota Mataram — Senin (16/8), Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional Kolektif Kota (PEMBEBASAN-Kolkot) Mataram melaksanakan diskusi bertema: ‘New York Agreement; Perjanjian Ilegal dan Diskriminasi bagi Rakyat-Bangsa West Papua’. Digelar dalam sebuah kampus di medan perjuangan; kegiatan itu dilaksanakan mulai pukul 16.30-18.50 Wita. Akhir acara, kami membacakan pernyataan sikap di bawah: Atas nama solidaritas; Hidup Rakyat, …

New York Agreement; Perjanjian Ilegal dan Diskriminasi bagi Rakyat-Bangsa West Papua Selengkapnya »

TULISAN INI BISA DIBAGIKAN MELALUI:

59 Tahun Ilegal The New York Agreement, Lawan Rasisme, Bebaskan Victor Yeimo

Pernyataan Sikap Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota (AMP-KK) Malang Gerakan Pembebasan Nasional Papua Barat telah kontruksi sejak penjajahan bangsa Eropa masuk ke Wilayah Papua Barat, sejak Belanda menduduki Papua Barat hingga pada momentum deklarasi  kemerdekaan Papua Barat pada 01 Desember 1961 secara de Facto dan de Jure disahkan. Euforia kemerdekaan  Papua Barat di bawah komando Ir. Soekarno melakukan politik …

59 Tahun Ilegal The New York Agreement, Lawan Rasisme, Bebaskan Victor Yeimo Selengkapnya »

TULISAN INI BISA DIBAGIKAN MELALUI:

59 Tahun New York Agreement Ilegal di atas Tanah Papua Barat

PERNYATAAN SIKAP ALIANSI MAHASISWA PAPUA KOMITE KOTA JEMBER (AMP-KK JEMBER) Berdasarkan Perjanjian New York yang ditandatangani tanggal 15 Agustus 1962 di Markas Besar PBB, New York – Amerika Serikat antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Netherland mengenai Papua Barat. Maka dibentuklah suatu Badan Penguasa Sementara PBB yang diberi nama UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) yang akan berkuasa selama …

59 Tahun New York Agreement Ilegal di atas Tanah Papua Barat Selengkapnya »

TULISAN INI BISA DIBAGIKAN MELALUI:

Kasus Kekerasan oleh TNI di Papua: Reformasi Peradilan Militer Mendesak!

Pers Rilis 17 LBH-YLBHI se-Indonesia Seperti kita ketahui dan sudah diberitakan juga secara ramai, ada tindakan kekerasan dan sangat tidak manusiawi yang dilakukan oleh 2 anggota TNI AU di Merauke terhadap seorang bernama Steven Yadohamang yang juga merupakan penyandang disabilitas (26/7/2021). Tindakan kekerasan dan tidak manusiawi ini mengiringi rangkaian kekerasan yang terus terjadi dan dilakukan …

Kasus Kekerasan oleh TNI di Papua: Reformasi Peradilan Militer Mendesak! Selengkapnya »

TULISAN INI BISA DIBAGIKAN MELALUI:

Bangun Persatuan Gerakan Rakyat, Tolak PPKM, dan Wujudkan Demokrasi Sejati

Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 22 Juli 2021 gubernur dan sejumlah bupati dan walikota se-NTB melakukan rapat koordinasi membahas mengenai PPKM, kesehatan dan ekonomi masyarakat yang ada di wilayah NTB. Yang menjadi kontroversial adalah salah satu dari kebijakan pemerintah NTB yaitu memberikan tunjangan beras kepada pejabat aparatur sipil …

Bangun Persatuan Gerakan Rakyat, Tolak PPKM, dan Wujudkan Demokrasi Sejati Selengkapnya »

TULISAN INI BISA DIBAGIKAN MELALUI:

PEPERA 1969 Ilegal dan Tidak Demokratis, Otsus Bukan Solusi untuk Menyelesaikan Persoalan Papua

Pernyataan Sikap Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang & Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Salam Pembebasan Nasional Bangsa West Papua! Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak Wa…wa…wa…wa…wa…wa..wa..wa..wa..wa! West Papua telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada 01 Desember 1961, tetapi kemerdekaan Rakyat West Papua tidak bertahan …

PEPERA 1969 Ilegal dan Tidak Demokratis, Otsus Bukan Solusi untuk Menyelesaikan Persoalan Papua Selengkapnya »

TULISAN INI BISA DIBAGIKAN MELALUI: