Bangsa Rakyat West Papua Hidup dalam Desain Sistem Kolonial Indonesia Selengkapnya »

"/> Bangsa Rakyat West Papua Hidup dalam Desain Sistem Kolonial Indonesia | Independent Movement

Bangsa Rakyat West Papua Hidup dalam Desain Sistem Kolonial Indonesia

Sesungguhnya berbicara tentang Papua merupakan isu paling populer di dunia dan Indonesia, terpopuler nama Papua di mana-mana karena ada banyak sebab dan akibat, nama Papua mendunia mungkin saja karena isu (kekerasan), militerisasi, eksploitas SDA, perampasan hak-hak OAP, dan kekayaan alam Papua, keindahan wisata dan hak penentuan nasib sendiri dan masih banyak sebab-musabab [yang] membuat nama Papua terkenal mendunia. Sementara nama Papua Barat dibawa kemana-mana, dijual, digadai demi mendapatkan makanan, jabatan, uang oleh pihak-pihak yang berkepentingan, Namun sayangnya orang-orang tersebut cepat-cepat pergi meninggalkan bumi.

Di sini penulis sebutkan Indonesia sebagai kolonial bagi bangsa rakyat Papua yang menjadi pertanyaan adalah “mengapa kita sebut Negara Indonesia sebagai kolonial bagi bangsa rakyat West Papua?

Untuk menjelaskan dan menyakinkan pembaca tentang sebutan kata kolonialisme perlu meninjau kembali perjalanan Indonesia, Belanda dan Amerika di Papua Barat. Kata Kolonialisme menurut KBBI [kolonial] makna kolonial: berhubungan dengan sifat jajahan. Contoh: pemerintah kolonial mendirikan perusahaan asing dalam wilayah jajahanya, kata kolonialisme adalah sebutan oleh kaum yang dijajah, ditindas, misal Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun, rakyat Indonesia sebut Belanda sebagai kolonialisme/berkoloni di wilayah Indonesia, atau Nigeria dijajah Inggris jadi, Nigeria sebut Inggris sebagai kolonial sama halnya India dijajah oleh Inggris.

Beberapa unsur yang memenuhi kata kolonialisme dapat saya contohkan langsung kolonialisme Indonesia terhadap Bangsa West Papua:

1. Batas Wilayah: adanya batas wilayah geografis misalnya wilayah Papua Barat dari Sorong sampai Samarai sebagai Ras Melanesia sedangkan Bangsa Indonesia Sabang sampai Ambon sebagai Ras Melayu (Asia Tenggara) adanya berbedaan flora dan fauna, jarak pulau, tanah, karateristik ekosistem SDA.

2. Adanya perbedaan ras: adanya berbedaan Ras West Papua adalah Melanesia vs Bangsa Indonesia adalah Melayu (orang-orang Asia Tenggara), lerbedaan fisik, mental, kulit, rambut, dll.

3. Perbedaan sejarah kemerdekaan: Indonesia merdeka sejak 17 Agustus 1945 saat berbicara Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tidak [ada] orang Papua yang ikut dan memperjuangan kemerdekaan Indonesia, tidak pernah ikut dalam janji Sumpah Pemuda dan tidak pernah terlibat dalam mengusir belanda. Sedangkan Bangsa West Papua merdeka sejak 1 desewmber 1961 secara de fakto dan de jure. Disini kita melihat bawah kedua bangsa yang besar ini memiliki Nasionalisme, Ideologi Kebangsaan dan Sejarah yang berbeda. Istilahnya, air dengan minyak tidak bisa bersatu walaupun bereda dalam satu gelas.

4. Adanya gerekan organisasi kiri dalam wilayah koloninya: jadi, ada gerekan Tentara Pembebasan Nasional-Papua Barat (TPN-PB) dengan struktur organisasi yang jelas, memiliki hukum humaniter perang gerilya, memiliki ideologi dan adanya basis-basis organisasi mobilisir rakyat pada umumya tentang hak penentuan nasib sendiri. Sedangkan dari negara Indonesia sebut TPN-PB sebagai organisasi Separatis, Terorisme dengan sebutan tadi memanfaatkan militerisasi/operasi di West Papua dan akhirnya eskalasi konflik semakin naik mengorbankan rakyat sipil dan adanya pelanggaran HAM sedang berlangsung.

5. Adanya upaya politik secara terang-terangan oleh Indonesia: Pemerintah Indonesia menyelenggarakan UU tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat tanpa melihat aspirasi dan keinginan kaum rakyat yang dijajah, dan dintindasnya, adanya upaya melalui Kementerian Luar Negeri melakukan diplomasi di luar negeri terutama [dengan] negara-negara yang mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa rakyat West Papua, bahkan rekrutmen afirmasi kedinasan TNI-Polri, PNS dan perusahaan BUMN bagi orang asli Papua (OAP) tanpa memenuhi syarat dan standarnisasi angkatan kerja dalam dunia kerja dan masih banyak upaya politik dalam sektor Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Pendidikan dan Kesehatan yang dilakukan oleh watak kolonialsime Indonesia.

6. Adanya pembatasan hak-hak sipil: ruang demokrasi dibungkam, akses internet dimatikan, membatasi akses jurnalis, terjadi diskriminasi, rasialisme, adanya pemusnahan bahasa, budaya, dll.

7. Adanya kapitalisasi: perusahaaan-perusahaan asing legal dan non-legal yang sedang mengeksploitasi dengan jaminan UU seperti Omnibus Law dan diperkuatnya militer untuk mengamankan jalanya eksploitasi korporasi kapitalisme.

Masih banyak yang menjelaskan tentang karakteristik kolonial, namun tujuh (7) poin di atas sebagian garis besar sebagai referensi pengantar dalam memahami konteks-konteks kolonialisme [Indonesia terhadap Bangsa West Papua].

Kehidupan OAP dalam Desain Kolonialisme

Pengertian Desain Wikipedia–Desain biasa diterjemahkan sebagai seni terapan, arsitektur, dan berbagai pencapaian kreatif lainnya. Dalam sebuah kalimat, kata “desain” bisa digunakan, baik sebagai kata benda maupun kata kerja. Sebagai kata kerja, “desain” memiliki arti “proses untuk membuat dan menciptakan objek baru”. Sedangkan menurut para ahli Dedi Nurhadiat, Desain adalah suatu perencanaan dalam mewujudkan berbagai gagasan dan menurut Makna Desain di KBBI adalah: kerangka bentuk; rancangan.

Asumsi kata desain yang diadopsikan ke dalam pola-pola penindasan dan penjajahan oleh kolonialisme Indonesia seperti yang dijelaskan dalam buku Pdt. Dr. Socratez Sofyan Yoman ‘Saya bukan Bangsa Budak, (2012), hal.125’:

“Penjajahan kolonialisme Indonesia terhadap Bangsa West secara sistematis, terstruktur, konseptualitas dan massif” atau dalam pandangannya Pdt. Dr. Benny Giyai dalam bukunya ‘Pemusnahaan Etnis Melanesia Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat, (2007), hal. 240’:

“Orang Papua Barat hidup bagaikan babi jadi, analoginya ketika babi dikandangnya berteriak memintah makan, atau meminta apapun tuan pemilik akan melakukan Tindakan-tindakan sesuai keinginannya entah mau dibunuh, mau diberikan kebebasan, mau memberikan makan, dll., semua dikendalikan oleh pemilik ternak sebagai objek tuan ternak”.

Setiap Pola dan sistem yang digunakan oleh penjajah adalah bersifat investasi diri, misalnya Jalan Trans Papua yang hari ini Pemerintah Indonesia mengheboh-hebohkan dan bercitra diri atas pembangunan Rumah Sosial, Pendidikan. Karena realitasnya rakyat Papua pada umumnya tidak mempunyai mobil, motor atau perusahan kapital lainnya, kemudian yang jadi pertanyaan bersama adalah: Jalan Trans Papua untuk siapa? Apakah untuk rakyat Papua yang tak punya mobil dan motor? Apakah Jalan Trans Papua untuk kelancaran transportasi operasi militer dalam [pengerahan] TNI-Polri? Atau apakah Jalan Trans Papua untuk kapitalsime (investasi/dan investor)?

Di sini kita ketahui bersama bahwa pemerintah rezim Jokowi-ma’ruf Amin tergesah-gesah mengsahkan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) dalam situasi Covid-19 dalam pasal-pasalnya memperkaya oportunis penguasa dan oligarki dan membuka akses-akses perusahaan asing terutama yang jadi sasaran di West Papua, data dan hasil ivestigasi telah dipuplikasikan dalam documenter film, buku dan berita salah satu yang kita ketahui adalah buku yang berjudul ‘Berhala-Berhala Infrastruktur: Potret dan Paradigma Pembangunan Papua di Masa Otsus’–diterbitkan 2020 oleh Lembaga ELSAM Papua dan Papua Barat. Bukunya menjelaskan dampak-dampak dari penggunan [bahan berbahaya dan beracun, hingga menyebabkan] terjadinya kerusahkan lingkungan, bahkan terjadi kecemburuan sosial, hancurnya budaya dan hak-hak tanah dirampas oleh kaum-kaum elit pemodal. Selanjutnya studi kasus yang serupa hari ini PT Korindo Group, eksploitasi hutan dibabat diganti dengan kelapa sawit di Boven Digoel yang luas wilayah yang di-reklaiming tanah setara Pulau Dewata Bali/Kota Jakarta.

Sifat Ketergantungan Kaum Tertindas Bangsa Rakyat Papua Barat

Kertangungan sifat mengaharapkan orang lainnya, contohnya seorang yatim-piatu yang mengharapakan bantuan orang lain karena mungkin mau membayar sekolah, mau makan untuk memenuhi kebutuhan, atau seorang ibu janda yang mengharapakn bantuan orang lain karena mungkin rumahnya rusak.

Penyakit ketergantungan ini disusun sedemikian rupa oleh kaum borjuis, oligarki dan kapitaslisme yang disponsori oleh kekuatan militerisasi dan UU kolonial dan dibantu oleh feodalisme elit lokal sebagai objek penindas.

Situasi ketergantungan ini sangat sinkron dengan Teori Marx–merupakan suatu teori yang terutama berhubungan dengan tingkat struktur sosial tentang kenyataan sosial. Teori ini menekankan pada saling ketergantungan yang tinggi antara struktur sosial dan kondisi materil, dimana individu harus menyesuaikan dirinya supaya tetap hidup dan memenuhi pelbagai kebutuhannya. Atau teori marxisme ideologi ketergantungan yang menjelaskan kecanduan agamais.

Pandangan ini sangat [tepat dalam membaca] realitas atas situasi di West Papua, karena mayoritas rakyat papua belum memiliki alat-alat produksi dan bahkan belum bisa menciptakan alat-alat produksi itu sendiri. Alat-alat produksi yang dimaksud adalah mesin pabrik, perusahan, atau jenis-jenis teknologi.

Sistem negara kolonial Indonesia, sistem campuran walaupun demokrasi dan pancasila sebagai subtansial yang selalu diagung-agung oleh penguasa, rakyat Papua tereksploitasi oleh kapitalisme di atas tanah dan negeri tanah air West Papua, dimana semua sektor-sektoran tranksasi pasar dipegang oleh superior Suku Melayu, orang imigran/pendatang, sementara OAP sebagai inferior hanya kertergantungan oleh uang,oleh janji-janji politik pemerintah hal itu terbukti [melalui pelaksanaan] UU Otsus [yang] gagal tentang pemberdayaan, proteksi diri, dan perlindungan hak-hak sipil rakyat Papua.

BERSAMBUNG!

Penulis: Midi Vilexz Kogoya (Anggota AMP KK Jember)
Poster: Comune
Editor: Nim
Comune Jango
Author: Comune Jango

Kapitalisme adalah musuh kemanusiaan

TULISAN INI BISA DIBAGIKAN MELALUI:

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *