Apakah Ketika Papua Merdeka Akan Sama dengan Timor Leste? Selengkapnya »

"/> Apakah Ketika Papua Merdeka Akan Sama dengan Timor Leste? | Independent Movement

Apakah Ketika Papua Merdeka Akan Sama dengan Timor Leste?

Penulis: Midi Vilex Kogoya

Setiap negara di Benua ini memiliki karaksteristik yaitu keunggulan dan keburukan yang dimiliki, misal Negara Amerika Serikat salah satu negara maju di dunia. Tapi untuk memperkaya dirinya melakukan eksploitasi korporasi menanamkan saham di negara lain atau Negara Vanuatu ada di peringkat empat besar negara paling bahagia di dunia–dan yang paling bahagia di luar Amerika–menurut Indeks Happy Planet. Peringkat tersebut mempertimbangkan tingkat kesejahteraan, usia harapan hidup dan kesetaraan suatu negara, bersama dengan keberlangsungan lingkungannya. Namun, negara Vanuatu kekurangan memproduksi alat-alat produksi. Begitupun Negara Indonesia dengan Negara Timur Leste.

Negara Timur Leste dengan Papua (West Papua) adalah kedua wilayah yang terpisah namun kedua wilayah ini [sama-sama] dijajah oleh Indonesia dan negara-negara imperialis (kapitalis). Terakhir, kedua wilayah ini adalah koloni Indonesia, West Papua [bahkan] dijajah oleh Indonesia sampai sekarang-sementara Timur Leste merdeka sejak 20 Mei 2002 terpisah dari Kolonial Indonesia.

Pembaca yang terhormat, mulia, di sini penulis melakukan observasi melalui media sosial, dan secara langsung, bahwa netizen warga Indonesia melalui buzzer atau asli pengguna nyata sering berkomentar [memberi] serangan yang (memprovokasi) melalui link berita/youtube terutama isu tentang tuntutan politik Hak Penentuan Nasip Sendiri bangsa Papua Barat. Netizen Melakukan berkomentar bahwa “Nanti Papua kalau merdeka akan jadi seperti Timur Leste? Atau kalau Papua Merdeka akan jadi seperti Negara Papua New Guinea?

Persfektif “Kalau Papua Merdeka akan jadi seperti Timur Leste adalah Perspektif yang keliru dan fatal. Karena Timur Leste adalah negara yang memiliki kedaulatan otoritas atas wilayah, pemerintah, ekonomi, politik, budaya dll. Tentu Negara Timur Leste setara dengan Negara Kolonial Indonesia, sama memiliki kewenangan di PBB.

Netizen warga Indonesia selalu cap warga Timur Leste hidup di bawah garis kemiskinan?Atau harta kekayaan alamnya dikelola oleh Australia terutama gas minyak? Seolah-olah Indonesia menjadi negara maju di Asia (inferior) dan seenaknya menunduh, merendahkan negara lain dengan hujatan kata rasisme, diskriminasi tentu saja melanggar kode etik UU ITE dan etika sebagai manusia yang paling mulia di mata Allah Yang Maha Esa.

Kemudian penulis bertanya kepada pembaca, “Apakah Negara Indonesia tidak ada perusahaan Asing (Kapitalisme) yang sedang melalukan eksploitasi di seluruh Indonesia?”

Mari kita lihat data perusahaan asing di Unilever, HM Sampoerna, Astra International, Google, Marriott International, Maybank, Medco Energi, Toyota, L’Oreal, Exxon Mobil, PT Freeport, PT Meiloon Technology Indonesia, PT Sagami Indonesia, PT CDS Asia (Alpan, PT Kenda Rubber Indonesia, Denso, PT Denso Indonesia, PT Panasonic Manufacturing Indonesia, PT LG Electronics Indonesia. Atau selengkap baca data-data perusahaan asing melalui link berikut: (https://www.academia.edu/35400553/DAFTAR_BEBERAPA_PERUSAHAAN_ASING_DI_INDONESIA).

Sehingga lebih miris, justru Negara Indonesia-lah menjadi satu-satunya konsep/sistem kapitalisme, fasisme, dengan menginjak-injak demokrasi, UU Perlidungan, pemberdayaan rakyat Indonesia terus-menerus ditindas melalui aparat TNI-Polri, Kebijakan UU, semuanya memperkaya sentralitas penguasa, oligarki, elite borjuis, dan oporitunis, hal ini terbukti negara tergesa-gesa mengesahkan UU tentang Omnibus Law dalam situasi Covid-19, tentu negara sendiri melanggar konstitusi demokrasi.

Bahkan lebih dari itu melalui pemerintah (Negara) secara terbuka Joko Widodo mendukung/dan menuntut hak penentuan nasib sendiri terhadap Bangsa Palestina dari Negara Israel sambil mengabaikan tuntutan Hak Penentuan Nasib Sendiri Bangsa West Papua–inilah negara harus membuka diri dan melihat negara sendiri (internal), kemudian mengurus orang lain (Negara Lain). Lebih busuknya Negara Indonesia adalah Pengguna (Aktor) Pelanggaran HAM Berat karena salama berdirinya negara terus-menerus melakukan operasi-operasi militer, Aceh, Maluku, Timur Leste dan West Papua (Prov. Papua dan papua Barat) sampai sekarang, dan seperti yang hasil investigasi laporkan oleh lembaga Amnesty dan Komnas HAM bahwa negara tak pernah menuntaskan atas kejahatan (Pelanggaran HAM), kekerasan sungguh sadis, hanya karena mempertahakan NKRI Harga Mati atas kepentingan pembangunan nasional. Ironisnya negara justru memberikan dan menfasilitasi aktor-aktor aparat yang melakukan pelanggaran HAM dengan menaikan jabatan, dll.

Kebusukan Negara Kolonial Indonesia tak bisa disembunyikan lagi dalam dunia era demokrasi, era globaliasi dan keterbukaan dunia modern sekarang, karena itu kita tak bisa memberikan pernyataan-pernyataan yang diskriminatif dan membanding-bandingkan negara lain bahkan merendahkan negara lain terutama Negara Timur Leste, Negara Papua New Guinea (PNG).

Dan Negara Indonesia harus memberikan Hak Penuntuan Nasib Sendiri terhadap Rakyat-Bangsa West Papua sebagai solusi demokratis, karena jaminan perjanjian 15 Agustus 1962 New York Agreement belum terlaksanakan termasuk praktek PEPERA 1969 (Act Free Choice) yang cacat hukum,moral dan melanggar prinsip-prinsip fundamental demokrasi.

Satu pertanyaan yang harus jawab bersama adalah, “Apakah saat Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 sudah sejahtera secara ekonomi, pendidikan, dll?, atau sebaliknya–mendirikan negara NKRI bertujuan [seperti] yang dimaksud isi uu 1945 alinea 4 pada point 3 “Bahwa mencerdaskan Kehidupan Bangsa”.

Jadi, maksudnya adalah saat Indonesia merdeka bangsa dan rakyatnya masih hidup buta huruf, belum bisa memproduksi alat-alat teknologi, dll. Bahkan saat rezim Orde Lama, baru rakyat Indonesia sering mengalami krisis moneter dan fisikal, sistem pemerintahan yang kocar-kacir.

Sehingga, masalah kemerdekaan Papua tidak dapat dipersoalkan dengan alasan; Papua kalau merdeka akan dijajah oleh negara asing, Papua merdeka akan jadi miskin, akan terjadi banyak perang suku dll. Kata/pernyataan ini menjadi alat provokasi [kepada] Rakyat Papua agar Bangsa papua takut berteriak merdeka, by design (alat ketergantungan).

Bangsa West Papua tak pernah meminta dan mencari makan di negeri wilayah orang lain termasuk Indonesia, Rakyat West Papua telah turun-temurun hidup di atas tanah, alam mereka. Bahkan mereka bisa hidup tanpa bantuan dari luar. Jadi, masalah kalau merdeka jadi negara maju dan tidaknya bukan alasan atau indikator. Karena yang terpenting bagi Rakyat West Papua adalah menentukan, menata masa depan sendiri berpisah dengan NKRI. Agar Bangsa Indonesia dengan Bangsa West Papua bisa hidup berdampingan, tanpa adanya pelanggaran HAM, penindasan, diskiminasi dan rasisme.

Selama perjalanan perjuangan tuntutan kemerdekaan Papua Barat, Rakyat Papua berkali-kali mendeklarasikan kemerdekaan. Dimulai dari 1 Desember 1961, 1 Juli 1971, 14 Desember 1988, 1 Desember 2020-sekarang oleh Tn. Benny Wenda. Deklarasi ini menujukan aksi dari otoritas wilayah West Papua atas ekonomi, keamanan, politik dan menujukkan bahwa Bangsa West Papua tidak membutuhkan pemerintah atau bantuan Indonesia.

Akhir kata, “mau dan tidak mau, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, Papua Pasti Merdeka dari tangan Kolonialime, Imprealisme, Kapitalisme dan Militerisme, karena Kebenaran, Keadilan tidak bisa dibengkokkan, tidak bisa dipatahkan, tidak bisa disembunyikan, tapi kebenaran dan keadilan akan mencari jalan terbaik, solusi yang nyata.”

Free West Papua!!!
Papua Lives Matter!!!

Comune Jango
Author: Comune Jango

Kapitalisme adalah musuh kemanusiaan

TULISAN INI BISA DIBAGIKAN MELALUI:

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *